MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dinilai masih dirundung sejumlah masalah, salah satunya adalah birokrasi tentang tumpang tindih perihal perizinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Abdullah Puteh usai melakukan pertemuan tertutup antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin langsung oleh La Nyalla Mattalitti selaku ketua dengan BPMA yang berlangsung di kantor setempat di kawasan Lampineung, Banda Aceh, Kamis, 2 Januari 2020.
“Ada beberapa kisruh di birokrasi, tentang Blok B di Aceh Utara dan seperti masalah perizinan yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan daerah. Padahal ini otonomi khusus, namun begitu nggak bisa disalahkan, tetapi semua ini harus dicarikan solusinya,” ujar Abdullah Puteh.
Puteh menyebutkan, BPMA adalah salah satu lembaga kunci bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian Aceh hari ini dan kedepannya. Keberadaan lembaga BPMA ini sangat strategis. Karena itu DPD RI ingin memperkuat lembaga ini, sehingga semua hambatan-hambatan yang yang ada selama ini terutama di birokrasi bisa dipercepat.
“Oleh pak ketua (La Nyalla Mattalitti) dimintakan untuk diinventarisir untuk dibawa dan dibahas di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menteri ESDM,” kata Abdullah Puteh.
Terkait adanya permasalahan hambatan di birokrasi, Puteh mengatakan, hal tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden agar bisa dipercepat. “Supaya BPMA ini bisa lebih kencang lagi kedepannya. Itu saja,” pungkasnya.
Dalam pertemuan dengan BPMA tersebut, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti turut ditemani oleh tiga anggota DPD RI asal Aceh yaitu Abdullah Puteh, M Fadhil Rahmi, dan Sudirman alias Haji Uma.[]
Discussion about this post