MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Para penyandang disabilitas dan kaum perempuan telah memiliki hak pilih menjadi atensi serius lembaga penyelenggara pemilu.
Terkait hal tersebut KIP Banda Aceh menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pada dua tempat berbeda yaitu Ibu Bhayangkari di Mapolres Banda Aceh dan penyandang disabilitas di KIP Kota Banda Aceh, Jumat 14 Desember 2018.
Acara ini diikuti oleh puluhan penyandang disabilitas yamg tergabung dalam beberapa organisasi seperti Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Indra Milwady Ketua KIP Banda Aceh sekaligus sebagai narasumber sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tanggung jawab KIP dalam rangka memberikan pemahaman tentang isu-isu kepemiluan khususnya kepada para penyandang disabilitas.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait kepemiluan kepada beberapa segmen, Dalam rangka sosialisasi, ada beberapa segmen yang kita anggap penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah teman-teman difabel atau disabilitas,” Jelas Indra
Indra menekankan, penyandang disabilitas mempunyai hak konstitusional yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Oleh sebab itu Indra mengatakan bahwa KPU terus berupaya memberikan perhatian khusus kepada penyandang difabilitas, dimulai dari kategori khusus dalam DPT hingga pada hari pencoblosan.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait kepemiluan kepada beberapa segmen, Dalam rangka sosialisasi, ada beberapa segmen yang kita anggap penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah teman-teman difabel atau disabilitas,” jelas Indra.
Sementara itu, di Mapolresta Banda Aceh, sekitar 150 orang ibu-ibu Bhayangkari sangat antusias terhadap kegiatan ini. Peserta yang hadir umumnya menanyakan beragam pertanyaan seputar pemilu yang selama ini mengganjal di benak peserta. seperti salah seorang peserta yang bertanya terkait hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada Pemilu 2019.
“kenapa orang gila harus di ikutsertakan dalam pemilu pak. Padahal secara agama saja mereka tidak terkena kewajiban,” tanya ibu tersebut yang disambut dengan senyum renyah peserta.
“Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali S.Pd.I., menjawab dengan lugas terkait hal tersebut. Dirinya mengatakan, hak pilih ODGJ dilindungi secara konstitusi. Kemudian berbeda dengan negara lain seperti Australia, yang memberlakukan kewajiban mencoblos di bilik suara. Indonesia memberlakukan pemilu sebatas hak warga negara yang dapat dimanfaatkan.
“Artinya tidak ada kewajiban hak pilih untuk yang menderita gangguan jiwa. Melainkan hal tersebut merupakan hak. Oleh karena itu konstitusi menjamin hak mereka sebagai warga negara. sepanjang tidak ada surat keterangan dari profesional di bidang jiwa bahwa yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, maka konstitusi tidak dapat mencabut hak tersebut,” ujarnya.
Yusri juga menambahkan, beragam variasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mendatang. Saat ini dikatakannya berbagai upaya yang dilakukan untuk mendongkrak partisipasi pemilih pemilu 2019.
“Saat ini, kita sedang gencar-gencarnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab memilih adalah hak dan hasil pilihan juga dilindungi konstitusi. Karena itu Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Apalagi, KPU RI menargetkan partisipasi pemilih pemilu 2019 secara nasional sebesar 77,5 persen. Sedangkan, KPU Kabupaten Sekadau menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 sebesar 75 persen. Banda Aceh sendiri optimis akan meraih diatas target tersebut. minimal setara dengan target nasional,” pungkasnya.[]
Discussion about this post