MEDIAACEH.CO, Jakarta – Bupati Bener Meriah Ahmadi mengungkapkan kebingungannya ketika terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh, pada Selasa 3 Juli 2018.
Ahmadi menceritakan, pada saat itu dia dicegat oleh petugas KPK. Pada pukul 06.00 WIB, ia dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.
“Sampai di kantor polisi selama tujuh jam saya tidak ditanya apa-apa,” ujar Ahmadi, saat tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar Pukul 22.30 WIB, Rabu 4 Juli 2018.
“Setelah itu, di kantor polisi Aceh saya ditanya, ada 12 pertanyaan namun sangat normatif menyangkut dengan bagaimana proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK),” kata Ahmadi.
Ia pun merasa keterangannya belum cukup. Lalu, Ahmadi menanyakan pokok pertanyaan spesifik terkait alokasi dana otonomi khusus. Saat itu, ia bercerita tetap tak diperiksa penyidik.
“Namun, penyidik KPK menyatakan untuk diperiksa di Jakarta di KPK dan sampai hari ini kalau katanya OTT. Bukan saya menolak, juga bukan saya tidak menerima. Tapi bukti apa pun tidak ada bersama saya,” kata Ahmadi.
Namun demikian, Ahmadi menegaskan dirinya akan kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan di KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka.
Keduanya terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Adapun Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 itu sebesar Rp 8 triliun.
KPK juga menetapkan dua pihak swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2018) malam.
Dalam konstruksi perkara, KPK pemberian uang oleh Ahmadi kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta, merupakan bagian Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus.
“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA,” ujar Basaria.
Menurut Basaria, pemberian kepada Irwandi dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara.
“Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” kata dia.[] Sumber: Kompas.com
Discussion about this post