MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Pengacara Syukri Ibrahim, Masri Gandara Marzuki SH, meminta Gubernur Aceh untuk segera mengeksekusi putusan hukum terkait gugatan kliennya dalam kasus Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).
Masri juga mengaku telah mengetahui bahwa Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
“Ya. Sudah. Gubernur harus mengeksekusi putusan hukum ini,” kata Masri kepada mediaaceh.co, Selasa 8 Maret 2016.
Menurut Masri, sebelum mengajukan PK ke Mahkamah Agung, Gubernur Aceh harusnya mengeksekusi putusan hukum.
“Dari tindakan yang diambil juga, gubernur sebenarnya mengakui kalau perkara Syukri Ibrahim sudah Inkrah. Kini (setelah PK ditolak-red) upaya hukum yang dilakukan sudah selesai. Gubernur harus mengembalikan posisi Syukri Ibrahim yang masih tersisa masa jabatan sekitar 3,6 tahun,” ujar Masri.
“Gubernur Zaini atau siapapun gubernur yang menggantikan Zaini Abdullah nantinya harus menjalankan putusan ini” kata Masri lagi.
Sebagaimana diketahui, Syukri Ibrahim dilantik sebagai Dirut PDPA pada 2 Oktober 2012. Ia dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk masa jabatan selama empat tahun. Namun, hanya berselang enam bulan, yaitu pada 13 Maret 2013, Syukri diberhentikan oleh Gubernur Zaini. Saat diberhentikan, Syukri sedang berada di Malaysia.
Atas pemecatan itu, pada 3 Oktober 2013 Syukri mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan itu dikabulkan. Dalam putusannya PTUN meminta Gubernur Aceh mengembalikan jabatan Syukri Ibrahim sebagai Dirut PDPA. Putusan tersebut diperkuat lagi oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.
Namun Gubernur Aceh tak menerima keputusan tersebut, tim gubernur Aceh kembali mengajukan PK dengan nomor register 153 PK/TUN/2015 dengan tanggal masuk di Mahkamah Agung 7 Desember 2015 dan tanggal distribusi 23 Desember 2015. Pada 16 Februari 2016, MA kembali menolak PK dari Gubernur Aceh. [] (mal)
Discussion about this post