BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky menilai kasus bentrokan di Singkil beberapa waktu lalu, akibat pemerintah setempat. Pemerintah yang tidak tegas dalam bertindak diduga menyebabkan kemarahan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Iskandar dalam diskusi publik dan deklarasi akbar yang dilaksanakan oleh koalisi LSM di Rodya Café, Selasa 27 Oktober 2015.
Adapun koalisi LSM yang dimaksud seperti Aceh Resource Development, Gen Peace dan Griya Skizofren.
“Terkait kasus Singkil, kita harus melihat mengapa persoalan itu terjadi serta bukan siapa pelakunya. Kasus Singkil terjadi murni akibat pembiaran pemerintah setempat,” kata Iskandar.
Katanya, penolakan pembangunan gereja tanpa izin atau ilegal di Singkil terjadi sejak 1979, 1999, 2000 hingga sekarang. Sayangnya, tuntutan masyarakat ini tidak ditanggapi oleh pemerintah hingga terjadi bentrokan berdarah.
“Kalau pemerintah tegas, ini tidak mungkin terjadi. Soal pendirian rumah ibadah di Aceh, sebenarnya sudah ada Pergub dan UUPA,” kata mantan aktivis mahasiswa ini.
“Kita juga sedang merampungkan Raqan soal ini. Dalam waktu dekat akan segera kita sahkan,” ujarnya.
Discussion about this post