Ini Temuan Komisi I DPR Aceh Terkait Konflik Singkil

BANDA ACEH – Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah informasi penting terkait bentrokan berdarah di Singkil.

Hal ini disampaikan Abdullah Saleh kepada mediaaceh.co, Minggu 25 Oktober 2015.

“Setelah mendengar penjelasan tentang permasalahan yang terjadi, ternyata persoalan yang mendasar adalah factor pendirian gereja dari tahun 1979. Waktu itu yang disepakati di Singkil itu, 5 di daratan dan 1 di pulau, kawasan Kepulauan Banyak,” kata Abdullah Saleh.

Katanya, tahun 1979 ini sudah pernah dipersoalan, kasusnya seperti saat ini. Tahun 1979 ada protes dari umat Islam dan saat itu diminta untuk ditertibkan.

“Ada kesepakatan dengan pemerintah saat itu, namun dalam perjalanan tidak dilaksanakan. Ini terjadi hingga muncul konflik terbaru. Malah sekarang ada pembangunan rumah ibadah terbaru. Terakhir rumah ibadahnya sudah mencapai 23 unit,” ujar Abdullah Saleh.

“Yang awalnya kan undung-undung, kalau istilah kita ini seperti meunasah. Undung-undung ini menjadi gereja. Ini kemudian terjadi protes, tetapi protes ini masih melalui pemerintah,” katanya lagi.

Kasus terakhir, ujar politisi Partai Aceh ini, Pemkab Singkil sudah melakukan upaya koordinasi di tingkat pimpinan kabupaten serta berbagai pihak.

“Akhirnya disepakati dari 23 unit rumah ibadah tadi, yang ada izinkan 6 unit. Jadi 17 ini yang tidak ada izin. Masyarakat menginginkan yang tidak ada izin ini dibongkar, tapi pimpinan daerah menimbang bahwa memang ada peningkatan jumlah penganut agama tadi dibandingkan tahun 1979. Ada penambahan jumlah penganut mereka. Kan dengan demikian, maka mereka perlu juga penambahan rumah ibadah. Jadi dari 17 itu disepakati (tak berizin-red), 10 harus dibongkar dan tinggal 7 unit. 7 unit ini pun harus segera di urus izin serta syarat lainnya. Ini sudah ada kesepakatan, kalau tidak salah saya, pada 12 Oktober lalu. Sedangkan masalah pembongkaran disepakati pada 19 Oktober 2015,” ujarnya.

Namun, kata Abdullah Saleh, karena terlalu kecewa sama pemerintah, akhirnya masyarakat tidak percaya lagi dan bentrokan pun terjadi.