MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan memanggil pihak yang bertanggung jawab terkait pembebasan lahan warga yang menjadi lokasi pembangunan jalan tol Aceh.
Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, pemanggilan para pihak tersebut dilakukan setelah DPRA menerima keluhan masyarakat Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar yang menjadi korban pembebasan lahan dengan harga yang relatif murah.
“Maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait terutama KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), Badan Pertanahan Aceh, kemudian pemerintah Aceh dan selanjutnya Balai Pembangunan Jembatan dan Jalan Aceh,” ujarnya saat menerima kunjungan warga yang memprotes ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan tol, Senin 3 September 2018.
“Para pihak ini pasti mengetahui terkait perihal pembngunan jalan tol dan pembebasan lahan. KJPP harus mnyampaikan alasan dan teknis standar apa yang mereka gunakan sehingga mereka bisa menilai sebegitu murah lahan milik masyarakat yang ada di kawasan Aceh Besar,” ujarnya.
Keuchik Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Zamzami mengaku, besaran dana ganti rugi lahan milik warga untuk pembangunan jalan tol di kawasan itu berkisar antara Rp12.000-Rp44.000 per meter.
“Mereka dulu sebut bukan ganti rugi, tapi ganti untung, tapi sekarang apa yang dimaksud ganti untung, harga Rp 30.000 (per meter),” ujarnya.
Harga tersebut menurutnya di bawah standar harga tanah di kawasan itu yang biasanya senilai ratusan ribu permeter.
“Jadi kalau ganti untung, misalnya haga pasaran di daerah kita 100 ribu (per meter) jadi kalau ganti untuk dikali dua atau dikali tiga, ini malah turunnya kali empat,” ujarnya.









Discussion about this post