MADIAACEH.CO, Nagan Raya – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nagan Raya dibantu Polisi melakukan pembongkaran lapak jualan yang didirikan masyarakat di atas lahan PT Socfindo di sepanjang jalan nasional Meulaboh-Tapak Tuan, tepatnya di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Senin 3 September 2018.
Pembongkaran lapak tersebut mendapat protes dari warga. Puluhan masyarakat yang telah menandai lahan terlihat menghadang petugas yang sedang melakukan pembongkaran. Mereka meminta pemerintah mengizinkan lahan untuk lapak tempat jualan. Warga juga membakar ban mobil sebagai bentuk protes terhadap petugas.
Faisal, salah satu perwakilan warga mengatakan pemakaian lahan tersebut sangat dibutuhkan warga guna dijadikan tempat untuk berjualan. Dengan adanya lahan yang bisa dijadikan lapak jualan, akan membantu meningkatkan perekonomian warga dan memajukan Darul Makmur.
Faisal mengatakan, warga hanya menginginkan sedikit lapak untuk jualan, jika pun tidak diberikan hak penuh, bisa juga dengan hak pakai.
“Kami ini rakyat kecil yang meminta sedikit lahan untuk mencari rezeki,” katanya.
Pantauan mediaaceh.co, warga telah menandai lahan sebagai tempat lapak di atas lahan PT Sofindo sepanjang jalan nasional sekitar 6 kilometer mulai dari Gampong Sukaraja, Gunoeng Cut, Suak Palembang, Gampong Alue Geutah, Alu Akie dan Gampong Krueng Alem.
Setiap warga menandai lahan sebesar 4 x 4 meter, bahkan beberapa diantaranya sudah memasang tiang dari pohon pinang dan kayu.
Pengambilan lahan perusahan di pinggir jalan oleh warga untuk tempat jualan bukan tidak beralasan, mereka melihat contoh beberapa daerah lain di Darul Makmur yang juga melakukan hal serupa tetapi tidak ada masalah, Seperti di Seumayam, Panton Labu dan Suka Mulia.
“Kenapa kami saja yang dilarang, sementara mereka di sana juga memakai lahan perusahaan, tetapi tidak dilarang,” katanya.
Faisal berharap pemerintah Nagan Raya dapat memfasilitasi keinginan masyarakat. Karena menurutnya, warga hanya ingin mencari rezeki dan memakmurkan perekonomian Darur Makmur.
Sementara itu, Camat Darul Makmur, Rahmatullah mengatakan penertiban lapak tersebut karena didirikan diatas lahan perusahan yang masih aktif HGU-nya. Dia meminta jika warga tetap berkeinginan, maka melalui prosedur yang berlaku yaitu meminta izin secara resmi kepada pemerintah daerah. Bukan dengan cara langsung mendirikan lapak.
Rahmatullah mengatakan, jika warga ingin berjualan, maka di pasar Alue Bilie masih tersedia lahan untuk mendirikan lapak. Tinggal bagaimana mengikuti prosedur pengurusannya.
“Jika ingin mendirikan lapak, harus mengurus izinnya terlebih dahulu,” katanya.









Discussion about this post