MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin menilai surat yang dikirimkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hanya sebagai surat peringatan semata.
Pada Selasa pagi 27 Februari 2018, Irwandi Yusuf mengirim surat pemberitahuan telah berakhirnya pembahasan APBA kepada DPR Aceh.
Dalam surat yang bertanggal 7 Februari 2018 tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan penetapan APBD, menyebutkan antara lain bahwa apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBA oleh kepada daerah kepada DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daeran tentang APBD.
Muharuddin menilai, jika merujuk pada surat yang dikirimkan Irwandi Yusuf, maka deadline pembahasan APBA jatuh pada 1 Maret 2018 mendatang bukan pada hari ini. Hal itu menurutnya, bisa dihitung sejak penyerahan RAPBA pada 4 Desember lalu.
“Kalau dipaksakan seidealnya 60 hari kerja itu sedianya jatuh pada tanggal 1 Maret. Sedianya, baru diambil oleh saudara gubernur pada tanggal 2 Maret,” kata Muharuddin.
Muharuddin menilai, Gubernur Aceh telah mengatur skenario agar APBA di-pergubkan. Hal itu menurutnya tentu sangat tidak baik.
Muharuddin mengajak agar pemerintah Aceh mau berdiskusi kembali dan menyelesaikan pembahasan APBA 2018 sesuai dengan aturan dan dengan cara yang santun.
“Mari kita berpikir dengan bijak, untuk membangun negara itu harus harmonis presiden dan DPR, daerah juga begitu untuk membangun daerah, maka gubernur dan DPR harus harmonis,” katanya lagi.









Discussion about this post