MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri menilai niat untuk mem-pergubkan APBA 2018 lemah secara perundang-undangan.
Hal itu disampaikan Nurzahri terkait rencana Pergub APBA oleh gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang disampaikan melalui surat bernomor 903/7601 tertanggal 27 Februari 2018 yang ditujukan kepada DPR Aceh.
Menurut Nurzahri, jika ingin mempergubkan APBA 2018, maka gubernur harus membuat dua Pergub di antaranya, Pergub APBA dan Pergub KUA PPAS.
“Kalau hanya satu Pergub yang dibuat (Pergub APBA) maka ketika nantinya diuji ke MA dan PTUN, maka Pergub APBA tidak memiliki basis hukum yang kuat, dan gubernur dapat diduga telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam membuat kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
“Apabila ada putusan pengadilan yang mengatakan gubernur melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan maka konsekuensi politiknya akan berakibat fatal,” ujarnya lagi.
Nurzahri menilai, Pergub APBA 2018 seolah seperti telah direncanaka. Menurutnya pemerintah seperti telah mengatur skenario jauh-jauh hari.
“Itu sudah terbukti hari ini ketika gubernur melayangkan surat penghentian pembahasan APBA dan akan mempergubkan APBA,” ujarnya.









Discussion about this post