MEDIAACEH.CO, Bireuen – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh menggelar diskusi publik tentang Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, dengan menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara produktif, edukatif, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
Diskusi yang berlangsung di Bireuen tersebut melibatkan akademisi, pemerintah, lembaga pengawas penyiaran, serta mahasiswa. Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas tantangan penyiaran di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat dan tidak lagi terbatas pada televisi maupun radio.
Berbeda dengan pembahasan penyiaran yang umumnya berfokus pada aspek teknis dan regulasi, diskusi kali ini turut menyoroti bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, dakwah, kreativitas, serta penyebaran informasi yang bertanggung jawab.
Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si, menegaskan bahwa kekhususan Aceh dengan penerapan syariat Islam, adat, dan nilai-nilai budaya harus tercermin dalam aktivitas penyiaran, termasuk di ruang digital.
“Aceh ini istimewa. Kita punya syariat Islam, kita punya adat, kita punya nilai-nilai keacehan. Nilai inilah yang harus kita bawa masuk ke dalam ruang digital dan ruang penyiaran. Qanun ini harus memastikan media di Aceh bukan hanya menghibur, tapi juga mendidik dan berdakwah,” ujarnya.
Menurut Yusrizal, membangun ekosistem penyiaran yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan akademisi, media, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat.
Ia menilai media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak dan generasi muda. Karena itu, ruang digital perlu diisi dengan konten yang memberikan manfaat, memperkuat pengetahuan, serta mendorong kreativitas dan produktivitas.
“Media sosial hari ini sudah menjadi ruang hidup anak-anak kita. Kalau kita tidak isi dengan konten yang baik, maka konten yang tidak baik yang akan mengisinya. Karena itu kita dorong, satu gampong satu konten dakwah, satu sekolah satu konten edukasi, satu pemuda satu karya produktif,” tegasnya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Agung Pangeran Bungsu, M.Sos, menilai implementasi Qanun Penyelenggaraan Penyiaran harus didukung penguatan literasi digital masyarakat.
Menurutnya, tantangan utama di era transformasi penyiaran bukan semata-mata terletak pada regulasi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memilah, memahami, dan menyikapi informasi yang beredar di berbagai platform digital.
Transformasi penyiaran digital, kata dia, bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.
Hal tersebut membutuhkan literasi digital, kepatuhan terhadap etika penyiaran dan nilai-nilai syariat Islam, serta komitmen bersama untuk melawan hoaks dan disinformasi.
Mahasiswa dan akademisi juga diharapkan mengambil peran aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ruang digital Aceh yang cerdas, beretika, dan berintegritas.
Senada dengan itu, Muhammad Harun, S.HI, menyoroti maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan konten tidak mendidik yang menyebar melalui media sosial. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat dalam bermedia.
Ia mendorong agar implementasi qanun penyiaran diikuti pendidikan literasi media secara berkelanjutan, mulai dari sekolah, kampus, hingga dayah.
“Mahasiswa dan pelajar harus kita latih bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi produsen konten yang cerdas, bernilai Islam dan budaya serta bertanggung jawab,” jelasnya.
UMMAH juga mendorong agar implementasi qanun membuka ruang yang lebih luas bagi kampus dan pelajar untuk menghasilkan karya kreatif digital. Di antaranya melalui podcast edukasi, dakwah digital, hingga konten promosi UMKM yang berpotensi menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif generasi muda Aceh.
Dari sisi pengawasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh mengingatkan bahwa penyelenggaraan penyiaran harus berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta memperhatikan nilai-nilai keistimewaan Aceh.
Penyiaran yang sehat, menurut KPI Aceh, harus mampu melindungi anak, menghormati perempuan, menjaga martabat manusia, serta tidak menjadi sarana penyebaran hoaks dan konten yang merendahkan pihak lain.
Perkembangan media sosial juga telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Saat ini, setiap orang memiliki peluang menjadi penyampai informasi sekaligus kreator konten. Karena itu, prinsip etika penyiaran dinilai penting untuk diterapkan dalam aktivitas bermedia digital.
KPI Aceh menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan seiring tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, KPI Aceh juga membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi dalam membangun pengawasan partisipatif. Masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerima informasi maupun pelapor pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengedukasi dan menjaga kualitas ruang digital.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah memperkuat implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024, sekaligus mendorong lahirnya budaya bermedia sosial yang produktif, edukatif, kreatif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta kearifan lokal Aceh.












Discussion about this post