MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Perekonomian Aceh sepanjang 2025 diprakirakan tumbuh pada kisaran 3,50–4,40 persen (year on year), lebih rendah dari capaian nasional dan kawasan Sumatera. Perlambatan ini dipicu oleh bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota dan berdampak luas pada sektor pertanian, perdagangan, distribusi barang, serta infrastruktur publik.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor PerwakilanBank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini dalam Bincang Bareng Media (BBM) di Banda Aceh, Rabu 21 Januari 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan III 2025 tercatat 4,46 persen (yoy), di bawah nasional 5,04 persen dan Sumatera 4,90 persen. Dampak bencana menyebabkan kinerja sektor utama, terutama pertanian dan perdagangan, mengalami tekanan, sementara dari sisi pengeluaran terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan ekspor.
“Kerusakan infrastruktur akibat bencana juga cukup signifikan. Sebanyak 148.339 rumah terdampak, 56.652 hektare sawah rusak, 468 jembatan terputus, dan 1.593 titik jalan terputus, yang menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi logistik.”
Di sisi harga, inflasi Provinsi Aceh pada Desember 2025 tercatat 6,71 persen (yoy), melonjak akibat terganggunya produksi dan jalur distribusi pangan pascabencana. Inflasi bulanan mencapai 3,60 persen (month to month), jauh di atas rata-rata inflasi Desember tiga tahun terakhir yang hanya 0,53 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi antara lain beras, emas perhiasan, cabai merah, dan ikan tongkol.
Sementara itu, kinerja ekspor Aceh hingga November 2025 masih relatif baik, didorong oleh komoditas batubara dan kopi. Namun impor masih didominasi sektor migas yang mencapai 87,14 persen dari total impor, diikuti pupuk dan bahan kimia anorganik.
Bank Indonesia Aceh menilai tekanan inflasi diperkirakan akan mereda pada Januari 2026 seiring normalisasi pascabencana. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, BI Aceh bersama pemerintah daerah akan mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi, memperkuat distribusi pangan, serta mendorong perbankan memberikan relaksasi pembiayaan bagi masyarakat terdampak bencana.
Discussion about this post