MEDIAACEH.CO, Tapaktuan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si melanjutkan kunjungan kerjanya ke wilayah barat selatan Aceh. Setelah sehari sebelumnya kunker di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pada Kamis 25 Februari 2021, senator asal Aceh itu melakukan kunker ke Kabupaten Aceh Selatan.
Di Aceh Selatan, Abdullah Puteh menyerap aspirasi warga dengan mengunjungi sejumlah lokasi klaster perikanan dan kelautan, salah satunya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang Bak U di Kecamatan Sawang. Di sini, Abdullah Puteh langsung berbaur dengan para nelayan, sehingga mereka leluasa menyampaikan aspirasi atau unek-uneknya perihal kondisi PPI dihadapan mantan Gubernur Aceh itu.
Para nelayan yang diwakili PJ PPI Hasbi Ibrahim dan Panglima Laot M. Nazir, mengharapkan agar Pemerintah dapat melakukan pengerukan dan memperluas dermaga pendaratan ikan mengingat kondisinya yang sempit sehingga di hari-hari tertentu nelayan tidak bisa membongkar hasil penangkapannya di dermaga.
“Ini mohon Pak Abdullah Puteh agar disampaikan aspirasi kami ke Pemerintah agar dermaga PPI kami bisa diperluas, sehingga semua kapal nelayan bisa tertampung. Jujur pak, ini bisa bapak lihat langsung kondisinya, kondisi dermaga yang ada sangat menyulitkan para nelayan untuk membongkar hasil tangkapan, lebih-lebih lagi kapal yang berukuran besar,” ujar PJ PPI Hasbi Ibrahim.
Sementara Panglima Laot setempat, M. Nazir meminta agar Pemerintah juga membangun SPBU untuk nelayan PPI Sawang Bak U karena BBM juga sering menjadi kendala. “Masalah bahan bakar juga menjadi kendala nelayan Pak, kadang-kadang tidak ada BBM padahal perjalanan mencari ikan nelayan sampai 200 mil. Ini mohon kiranya ada perhatian dan bantuan dari Pemerintah,” keluhnya.
Mendengar keluhan para nelayan, Abdullah Puteh yang turut didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Dzumairi, S.Pi, MT menyampaikan siap membantu untuk melobi Pemerintah Pusat, Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk membangun perluasan dermaga PPI Sawang Bak U asalkan kelengkapan berkas administrasi telah dipenuhi.
“Pemerintah Pusat itu kalau diminta pasti dikasih, tapi syaratnya harus lengkap. Permintaan harus dibuat tembusan ke Dinas dan pejabat terkait lainnya. Ini mohon dibimbing Pak Kadis, kalau berkas administrasinya sudah lengkap, saya siap membantu, kalau mau kita sama-sama menjumpai Dirjen Kementerian terkait di Jakarta,” katanya.
“Tapi terkadang yang sering menjadi masalah di kita adalah malas menyiapkan berkas administrasi. Kita ingin dibangun ini itu, tapi saat diminta penyiapan berkas administrasinya kadang-kadang perlengkapan yang susah dipenuhi. Tugas kami di DPD RI adalah memikul suara masyarakat, dan mengawalnya. Jadi saya siap membantu melobi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, tapi usulan itu harus dilengkapi semua berkas administrasinya,” pungkas Abdullah Puteh.
Sementara itu, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Dzumairi, menuturkan saat ini pembangunan PPI bukan lagi wewenang kabupaten melainkan sudah kewenangan Kementerian. Di Aceh Selatan sendiri, kata Dzumairi, ada empat PPI yang diakui Pemerintah Pusat, salah satunya adalah PPI Sawang Bak U.
“PPI bukan lagi kewenangan Kabupaten. Pembangunannya sekarang dari APBN melalui Kementerian, jadi mau tidak mau harus kita usulkan ke Pusat, tentu semua persyaratan yang menjadi proses administrasi harus dipersiapkan,” katanya.
Selain meninjau PPI Sawang Bak U, dalam kunker ke Aceh Selatan Abdullah Puteh turut meninjau sejumlah tempat lainnya dari klaster perikanan dan pertanian seperti PPI Labuhan Haji, pembibitan pala, Bandara Teuku Cut Ali, dan tambak udang vaname. Dalam peninjauan ke lokasi ini, Senator Aceh yang menjabat di Komite II yang membidangi masalah ekonomi turut didampingi langsung oleh Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran dan sejumlah pejabat SKPD terkait.[]
Discussion about this post