MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., ME., meminta para pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi menjadi lebih baik.
Hal itu, kata Menteri Yuddi, untuk meningkatkan daya saing Indonesia khususnya Provinsi Aceh sehingga mendapatkan predikat sebagai pemerintah berkelas dunia.
Yuddy menyebutkan perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pembangunan nasional. Pemerintah pusat, kata Yuddy, telah menetapkan tiga sasaran pembangunan nasional di bidang aparatur negara, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia khususnya Aceh, kita masih butuh kerja keras yang sinergi dan berkelanjutan, khususnya dalam lingkungan birokrasi,” kata Menteri Yuddy dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda-RB), di Gedung Serba Sekretariat Daerah Aceh, Senin 21 Maret 2016.
Menurutnya, masih belum efesiennya sistem birokrasi di Indonesia dan ditambah dengan berbagai kasus korupsi membuat peringkat Indonesia pada berbagai indeks dunia, kurang membanggakan. Misalnya pada The Global Competitivenes Report 2015-2016, daya saing Indonesia hanya berapa pada peringkat 37 dari 140 negara.
"Masih kalah jauh dari Singapura yang ada di urutan 2 dan Malaysia di urutan 18," sebutnya.
Sementara indeks persepsi korupsi juga masih rendah. Transparansi Internasional dalam datanya menuliskan, Indonesia berada pada peringkat 88 dari 168 negara.
"Karena hal itu, birokrasi berbasis kinerja menjadi target Indonesia dalam jangka waktu tiga tahun, sehingga target untuk mencapai pemerintah yang dinamis bisa tercapai di tahun 2025," ujar Menteri Yuddi.
Birokrasi berbasis kinerja itu, kata Menteri Yuddy, harus dilakukan dengan orientasi yang berprinsip ekonomis, segala kegiatan haruslah beroutput pada hasil dan semua instansi pemerintah harus menerapkan manajemen system yang berbasis elektronik.
“Pemerintah harus berpikir selangkah ke depan dengan berbagai kebijakan yang akan dilahirkan,” ujarnya.[]
Discussion about this post