MEDIAACEH.CO, Teunom – Dalam rangka menjaga keutuhan Aceh, anggota DPD RI, Fachrul Razi hari ini (6 Mared 2016) mendeklarasikan Gerakan Persatuan Aceh (G-PA), yang merupakan front baru perjuangan rakyat Aceh dibentuk untuk menggalang persatuan dan kesatuan rakyat Aceh.
Front GPA akan fokus pada perjuangan untuk menegakkan amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, memperkuat percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan di wilayah barat selatan, tengah dan tenggara Aceh, serta menjaga keutuhan Aceh.
Deklarasi ini direncanakan pada hari Minggu, Di Aceh Jaya yang sengaja kami pilih karena akan memudahkan memusatkan pertemuan antara pemuda Dan Mahasiswa yang berasal dari barat Selatan dengan ibu kota Banda Aceh. Setelah itu kami akan melakukan roadshow disetiap kabupaten Kota di Barat Selatan, Tengah Dan Tenggara.
Menurut Fachrul Razi, semua elemen masyarakat mahasiswa, pemuda, perempuan, petani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah dan ulama serta mantan kombatan harus bersatu untuk menjaga persatuan Aceh.
"Perdamaian tahun 2005 memberi banyak pengalaman dan pelajaran pada rakyat tentang sejarah dan keadaan pada saat konflik. Keterbelakangan pembangunan, ekonomi dan sosial politik tidak mampu mengangkat Aceh dari ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia," ujarnya.
"Ini disebabkan oleh karena kita tidak mempunyai sandaran yang kuat sebagai persiapan pembangunan. Kita tidak memiliki kesadaran yang kuat terhadap keutuhan Aceh," ujarnya lagi.
Dikatakannya lagi, perdamaian tahun 2005 membuka besar peluang bagi Aceh dengan status kekhususan untuk bersatu mewujudkan tujuan tujuan sosial politik, ekonomi dan pembangunan sesuai dengan MoU Helsinki dan UU PA.
"Kalau MoU Helsinki dan UUPA benar-benar diwujudkan, Aceh tidak seperti saat ini dimana 10 tahun masih menimbulkan kekecewaan dan ketertinggalan. Mengapa ini terjadi? Karena Pemerintah Pusat memang tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi Aceh," ujarnya.
Menurutnya, saat ini, kebijakan yang dilahirkan pusat masih bertentangan dengan kesepakatan MoU Helsinki Dan UUPA. Sehingga Pusat mencoba memecahbelahkan Aceh agar muncul konflik baru sesama orang Aceh. "Ini harus kita cegah," katanya.
Ia menjelaskan, Gerakan Persatuan Aceh yang digagasnya adalah fron yang mempersatukan semua elemen masyarakat Aceh atas dasar kesadaran dan keyakinan politik untuk sama-sama mengatasi perpecahan yang terus menerus mencengkram Aceh, untuk mencegah diseretnya Aceh kembali dalam konflik politik, menjunjung tinggi nilai demokrasi lokal dan memperjuangkan pembangunan yang merata diseluruh Aceh.
"Dengan Gerakan Persatuan Aceh akan memberikan kekuatan luar biasa kepada kita semua untuk membangun Aceh. Bersama sama menghalau kebijakan yang memecah belah Aceh dan tidak sesuai dengan perjanjian Helsinki serta UU Pemerintah Aceh. Dengan demikian Persatuan Aceh bukan hanya slogan kosong belaka, tetapi persatuan dari semua elemen masyarakat yang memiliki niat baik terhadap Aceh," ujarnya lagi.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi slogan satu Aceh, satu UU, satu provinsi dan satu pemerintahan. "Kita Selama ini punya kelemahan, yaitu tidak bersatu, wajar jika bargaining posisi kita lemah dengan Pusat. Pemerintah Pusat juga suka memecahbelahkan Aceh melalui kebijakan dari pusat sehingga kita Terus tertinggal," katanya.
"Lihat Papua sudah dipecah, mereka lemah sekarang dan juga mereka jauh tertinggal. Aceh akan dibuat seperti Papua. Oleh Karena itu kita harus bersatu. Aceh adalah Satu. Jiwa Jiwa, Satu Nyawa Dan Satu Masa Depan," ujarnya lagi.
Discussion about this post