SEJUMLAH kewenangan Aceh hingga kini masih menggantung di Pemerintah Pusat. Salah satunya persoalan pembagian hasil Migas Aceh yang belum ada kejelasan hingga saat ini.
Hal ini belum termasuk persoalan bendera serta qanun Aceh lainnya yang juga masih diperdebatkan di tingkat Pemerintah Pusat. Komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat masih sangat lemah.
Demikian juga dengan lobi Pemerintah Aceh yang dinilai masih sangat lemah di Pemerintah Pusat. Lantas bagaimana tanggapan DPD RI asal Aceh terkait hal ini?
Menurut Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, Pemerintah Aceh perlu melibatkan para pihak agar mampu memberikan dorongan kuat kepada Pemerintah Pusat.
“Peran yang harus dilaksanakan adalah bagaimana kita menjadikan daerah atau Aceh sebagai nilai tawar politik dengan Pemerintah Pusat, sehingga keistimewaan yang sudah di atur dalam UUPA dapat diterapkan,” kata Fachrul Razi.
Fachrul Razi merupakan DPD RI asal Aceh yang mendulang banyak suara pada Pemilu legislative lalu. Ia juga mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh. Berikut wawancara lengkap Fachrul Razi:
Bagaimana Anda melihat perkembangan politk di Aceh saat ini?
Saya melihat Politik Aceh hari ini dalam kondisi relatif stabil. Dimana ruang demokratisasi semakin terbuka lebar, kebebasan berpendapat semakin luas dan media pers memainkan peran yang sangat signifikan.
Apa peran DPD RI terkait Aceh di Jakarta selama ini?
Sebagai wakil Aceh di DPD RI, peran yang harus dilaksanakan adalah bagaimana kita menjadikan daerah atau Aceh sebagai nilai tawar politik dengan Pemerintah Pusat, sehingga keistimewaan yang sudah di atur dalam UU PA dapat diterapkan.
Jika posisi politik Pemerintah Aceh kuat, maka secara politik apa yang diamanatkan dalam UUPA mudah terlaksana.
Ada beberapa qanun Aceh yang masih menggantung di Pusat, saran Anda?
Untuk masalah Bendera, Migas dan Qanun Wali yang belum selesai sebaiknya kita mendorong semua pihak di Aceh bersatu. Kekuatan politik Aceh akan menguat jika semua stakeholder di Aceh bersatu. Tekanan politik ke pusat pun semakin kuat. Namun jika sebaliknya, maka posisi pusat yang kuat. Semua tergantung pada kita di Aceh, apakah kita mau bersatu atau tidak.
Apakah Pemerintah Aceh selalu berkoordinasi dengan DPD terkait lobi di Pusat?
Secara ideal sebenarnya setiap lobi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh harus melibatkan DPR RI dan DPD RI. Selama ini hal tersebut tidak pernah dilakukan, kalaupun ada hanya melibatkan orang tertentu saja, sehingga titik kompromi dalam melakukan lobi tidak pernah muncul. DPR RI memiliki kekuatan melalui partai politik nya dimana menteri juga berasal dari partai. Sementara DPD RI sebagai wakil daerah akan memperkuat posisi lobi yang dilakukan.
Kalau koordinasi antara DPD RI dengan DPR RI asal Aceh bagaimana?
Hubungan koordinasi masih sangat kurang antara DPD dan DPR, indikator hubungan koordinasi cukup kita berpatokan pada Forbes saja dan cara anggota DPR dan DPD menyikapi isu politik kontemporer di Aceh.
Hal ini saya maklumi karena masing masing anggota Forbes memiliki tugas yang banyak dan berbeda beda. namun kalau Forbes kompak saya yakin akan lebih memudahkan semua pihak dalam menghadapi pusat.
Bagaimana Anda melihat isu pemekaran Aceh di Pusat saat ini?
Sebagai wakil komite I, tentunya pemekaran propinsi Aceh bukanlah solusi di tengah konstelasi politik Aceh hari ini. Berbeda dengan pemekaran Kabupaten Kota, saya memberikan apresiasi sejauh sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan dan sesuai dengan UU. Berbeda dengan pemekaran propinsi bagi saya tidak sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki. Secara tegas saya menolak pemekaran provinsi. Ini karena pemekaran provinsi dapat mencederai UU PA secara hukum dan MoU Helsinki secara politik.
Harapan Anda untuk Aceh saat ini apa?
Masyarakat Aceh harus tetap solid dan mengedepankan persatuan dengan nilai nilai perjuangan. Hari ini kesatuan masyarakat menjadi sebuah nilai tawar politik dalam merealisasikan perjuangan terhadap pemerintah pusat. (zik)
Discussion about this post