BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menolak pergantian Sulaiman Abda dari Wakil Ketua DPR Aceh. Surat bernomor 161.11/5301/OTDA itu ditujukan langsung kepada Gubernur Aceh.
Salah satu poin surat Kemendagri bertanggal 2 November 2015 itu menyebutkan, pergantian mantan Ketua DPD Golkar Aceh itu merujuk ketentuan pasal 406 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pengaturan terkait DPRD masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dengan demikian norma yang tidak bertentangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dipandang masih relevan dan dinyatakan berlaku.
Kader Muda Partai Golkar, Hendra Budian, mengapresiasi keputusan mendagri yang dinilai telah mengambil keputusan sangat bijak dengan mengedepankan pertimbangan hukum dan keadilan.
“Kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk senantiasa menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kemendagri yang bernomor 161.11/5301/OTDA, tertanggal 2 November 2015,” kata Hendra Budian.
Discussion about this post