MEDIAACEH.CO, Lhokseumawe – Selain doa bersama di Simpang KKA, memperingati 17 tahun tragedi kelam tersebut, sejumlah lembaga juga menggelah kegiatan seminar di Gedung Hasby Ash Shiddiqie. Seminar diberi tema, ‘Akankah Tragedi Simpang KKA Berujung di Pengadilan HAM?’.
Pantauan mediaaceh.co, seminar yang diselenggarakan berkat kerjasama RPuK, K2HAU, KontraS Aceh dan Koalisi NGO HAM melalui Program Peduli tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib. Narasumber pada acara seminar tersebut diantaranya adalah, Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Aceh, Sepriadi Utama, dan Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra.
Sebenarnya pada seminar tersebut, menurut pelaksana, juga dijadwakan hadir Azhari Cage, mewakili DPR Aceh sebagai salah satu narasumber. Namun sayang, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh itu tidak berhadir pada kegiatan tersebut.
“Sebenarnya agak kecewa, kita berharap beliau (Azhari Cage) berhadir sebagai narasumber, karena ada banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan dan arapan kami kepada beliau sebagai anggota DPR Aceh,” ujar salah seorang peserta seminar, Syafrizal, kepada mediaaceh, Selasa, 03 Mei 2016.
Berkas Simpang KKA Rampung
Sementara itu, Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriadi Utama, mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan laporan tragedi Simpang KKA. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada Kejaksaan Agung pada bulan ini.
“Hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc Proyustisia Komnas HAM RI dalam kasus Simpang KKA ini akan segera diserahkan ke Kejaksaan Agung setelah mendapat pengesahan pada sidang paripurna Komnas HAM bulan Mei ini,” kata Sepriadi, dalam seminar tragedi Simpang KKA.
Rampungnya persoalan tersebut merupakan salah satu perkembangan positif setelah 17 tahun musibah Simpang KKA terjadi. Namun menurut Sepriadi, masih banyak jalan panjang yang harus ditempuh untuk penyelesaian kasus Simpang KKA.
Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra yang juga menjadi salah satu narasumber seminar mengatakan, perkembangan yang baik ini agar tidak diserahkan begitu saja pada Komnas HAM. Pasalnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut akan selalu muncul nuansa politis.
“Masyarakat sipil harus terus mengawal agar kasus ini dapat terselesaikan dan mekanisme yang dijalankan benar-benar memberi keadilan bagi korban,” kata Hendra. []









Discussion about this post