MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Sejumlah warga Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar mengeluhkan harga pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Aceh kawasan Banda Aceh-Sigli yang terlampau sangat murah.
Menurut pengakuan Keuchik Data Makmur, Blang Bintang, Zamzami, besaran dana ganti rugi lahan milik warga untuk pembangunan jalan tol di kawasan itu berkisar antara Rp12.000-Rp 44.000 per meter.
“Mereka dulu sebut bukan ganti rugi, tapi ganti untung, tapi sekarang apa yang dimaksud ganti untung, harga Rp 30.000 (permeter),” ujarnya Senin 3 September 2018.
Harga tersebut menurutnya di bawah standar harga tanah di kawasan itu yang biasanya senilai ratusan ribu permeter.
“Jadi kalau ganti untung, misalnya haga pasaran di daerah kita 100 ribu (permeter) jadi kalau ganti untuk dikali dua atau dikali tiga, ini malah turunnya kali empat,” ujarnya.
Akibatnya, para warga merasa ditindas dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Sejumlah warga dari Data Makmur, Kayee Kunyet, Bung Pageu, Teupin Bate, Kecamatan Blang Bintang mendatangi DPR Aceh untuk menyampaikan aspirasi mereka terait pembebasaan tanah.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat komisi 1 DPR Aceh. Para warga disambut oleh anggota DPR Aceh Iskandar Al-Farlaky dan Jamaluddin Meuko.
Warga juga mengeluhkan ketidak jelasan harga pembebasan lahan. Pasalnya pada 2010, harga ganti rugi tanah warga di kawasan itu untuk pembangunan SMK penerbangan sebesar Rp 72.000 per meter, kemudian di tahun 2013, masih di lokasi yang berdekatan harga ganti rugi tanah untuk pembangunan asrama TNI AU naik menjadi Rp 130.000 per meter, sementara di tahun 2018 harga ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol jauh dari standar.
Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat, Iskandar Al-Farlaky mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tersebut.
“Maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait terutama KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Badan Pertanahan Aceh, kemudian pemerintah Aceh dan selanjutnya Balai Pembangunan Jembatan dan Jalan Aceh. Para pihak ini pasti mengetahui terkait perihal pembngunan jalan tol dan pembebasan lahan. KJPP harus mnyampaikan alasan dan teknis standar apa yang mereka gunakan sehingga mereka bisa menilai sebegitu murah lahan milik masyarakat yang ada di kawasan Aceh Besar,” ujarnya.









Discussion about this post