MEDIAACEH.CO, Jakarta- Deputi Politik Hukum Institute Democracy and Justice (IDJ) Erlanda Juliansyah Putra mengatakan Aceh harus miliki Qanun Ketahanan Keluarga, hal ini sebagai solusi untuk mencegah lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT).
Menurutnya, kasus penyimpangan moral yang akhir akhir ini mencuat ke permukaan publik melalui aktifitas dari kelompok LGBT, yang sudah terang terangan terjadi di Aceh. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan keluarga sebagai temeng utama pembinaan karakter di masyarakat.
“Publik kita selama ini mungkin sudah terlanjur sinis dengan para kelompok ini, sehingga kelompok ini semakin menjauh dari tatanan sosial, yang normal dan membentuk kesolidan tersendiri bersama komunitasnya.”
Menurutnya, apabila keluarga dan masyarakat dapat melakukan kontrol dan pembinaan yang baik bagi kelompok ini, mungkin secara tidak langsung bisa mencegah kelompok LGBT di Aceh.
Dikatakannya, sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sudah sepatutnya Aceh memiliki perangkat hukum yang memadai dalam melakukan pembinaan karakter melalui Qanun Ketahanan Keluarga.
“Selama ini kita tidak dapat memungkiri bahwa kurangya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktifitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, dan kurangnya kasih sayang orangtua secara tidak langsung dapat memicu kenakalan tersebut tumbuh secara subur, sehingga tidak sedikit dari mereka (anak) yang terjurumus ke pergaulan bebas, dan merebak menjadi bahagian dari LGBT.
Ia menambahkan, dengan kemajuan teknologi dan sosial media yang ada hari ini juga sangat mudah mempengaruhi pola pikir dari seorang anak, sehingga pada saat ia dewasa nantinya secara tidak langsung berdampak dari cara dia bersikap dan mengambil tindakan yang abnormal.
Menurutnya, Aceh harus memiliki lingkungan yang ramah terhadap keluarga, sehingga dengan adanya lingkungan tersebut mereka dapat berbaur dan berinteraksi sekaligus dapat saling mengawasi satu sama lainnya.
“Selama ini gampong-gampong kita sendiri sudah sangat jarang melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan rasa kebersamaan, sehingga gampong-gampong yang ada di kota kota besar di Aceh justru memiliki para generasi muda yang memiliki mental individualistik dan apatis terhadap lingkungannya, sehingga disinilah peranan Qanun harus tersedia sebagai perangkat hukum yang mampu mengakomodir persoalan ini.”
Sebenarnya, menurut Erlanda, Indonesia selama ini sudah memiliki perangkat hukum yang mengakomodir peranan keluarga, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
“Itu saja menurut saya tidak cukup untuk mendukung pembinaan karakter moral keluarga yang baik, sehingga menurut saya qanun ketahanan keluarga ini urgen harus ada di Aceh dan harus menjadi prioritas di tahun depan, sehingga generasi Aceh dapat terbebas dari pengaruh buruk LGBT,” ujarnya.









Discussion about this post