MEDIAACEH.CO, Aceh Jaya – Pengurus Besar Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Jaya (PB IPELMAJA) kembali menyoroti persoalan serius dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Jaya.
Organisasi mahasiswa daerah itu secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk turun tangan memeriksa seluruh lokasi pelaksanaan program PSR di Aceh Jaya.
Desakan ini disampaikan setelah mencuat dugaan bahwa masih banyak titik program PSR yang belum diperiksa, sementara indikasi penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat, Rabu 22 Oktober 2025.
Kabid Advokasi dan Kajian Aksi PB IPELMAJA, Musawir mengatakan, langkah hukum terhadap beberapa oknum yang sudah lebih dulu diproses tidak cukup untuk membersihkan seluruh praktik yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan PSR. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi celah korupsi yang mengorbankan petani kecil, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut.
“Kami mendesak Kajati Aceh untuk tidak berhenti hanya pada kasus yang sudah diproses. Masih ada banyak lokasi PSR di Aceh Jaya yang belum diperiksa. Kasus ini harus diselidiki secara total agar tidak merugikan rakyat,” tegas Musawir, yang juga Ketua Mahasiswa Lamno (IPEMAL).
Program yang Disalahgunakan
Ia menambahkan, program PSR sejatinya dirancang oleh pemerintah pusat sebagai langkah strategis memperbaiki produktivitas kebun sawit rakyat. Melalui bantuan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), petani diharapkan dapat mengganti tanaman sawit tua dan tidak produktif dengan bibit unggul yang berpotensi meningkatkan hasil panen dan pendapatan.
Namun, menurutnya, di Aceh Jaya, idealisme itu justru tercoreng oleh berbagai dugaan penyimpangan. Beberapa waktu lalu, tiga orang oknum telah diproses di pengadilan karena terlibat dalam pelaksanaan PSR yang diduga fiktif dan tidak sesuai aturan.
Meski demikian, PB IPELMAJA menilai, kasus tersebut hanyalah “puncak dari gunung es” dari banyak persoalan lain yang masih tersembunyi.
“Tujuan PSR adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan membuka ladang korupsi. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek bagi segelintir pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani dan lemahnya pengawasan,” ujar Musawir.
Seruan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
PB IPELMAJA menilai, lemahnya pengawasan dan keterlibatan publik menjadi faktor utama yang membuat program PSR rentan disalahgunakan. Karena itu, organisasi mahasiswa ini meminta agar seluruh data penerima manfaat, lokasi kebun, dan besaran anggaran PSR di Aceh Jaya diumumkan secara terbuka ke publik.
“Rakyat berhak tahu siapa penerima program, di mana lokasinya, berapa jumlah dananya, serta apakah benar bibitnya ditanam sesuai prosedur. Transparansi adalah kunci agar PSR tidak lagi dijadikan bancakan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjut Musawir.
Selain itu, PB IPELMAJA juga mendorong agar Kejati Aceh melakukan audit dan verifikasi lapangan terhadap seluruh proyek PSR, baik yang masih berjalan maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan menyeluruh dianggap penting untuk memastikan tidak ada dana negara yang diselewengkan.
“Kami tidak ingin rakyat terus menjadi korban dari permainan oknum. Kajati Aceh harus segera bertindak, jangan hanya menunggu laporan. Ketika rakyat menjerit, mahasiswa wajib bersuara. Kami akan terus mengawal sampai tuntas,” tegasnya lagi.
Rakyat Menunggu Ketegasan Aparat
Kasus PSR di Aceh Jaya kini menjadi perhatian banyak pihak. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, benar-benar menunjukkan ketegasan dan komitmen dalam memberantas praktik korupsi di sektor perkebunan.
PB IPELMAJA menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti bersuara. Bagi mereka, program PSR bukan sekadar proyek tanam ulang sawit, melainkan simbol dari upaya negara untuk menyejahterakan petani. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap program ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil.
“Kami tidak menuduh tanpa dasar, tetapi suara rakyat harus didengar. Jangan biarkan PSR menjadi program yang gagal karena dikuasai oleh kepentingan pribadi dan korporasi. Ini saatnya Kajati Aceh membuktikan keberpihakannya kepada rakyat,” tutup Musawir.
Discussion about this post