MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Tgk H Muhammad Nur, Juru Bicara Badan Pemenangan Aceh Pasangan Calon Gubernur – Calon Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – Fadhlullah, mengktitisi visi dan misi pasangan Bustami – Fadhil Rahmi.
Ia juga menyoroti soal Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang diperuntukkan untuk masyarakat Aceh.
“Apa yang telah diperbuat oleh Pak Bustami ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan dan Sekda Aceh? Masyarakat yang sakit masih belum tertangani dengan baik, pelayanan terhadap pasien miskin masih belum memuaskan, malah biaya untuk JKA hampir tidak tertampung dalam APBA sejak tahun 2023. Itu fakta dan bukti Om Bus belum bisa memimpin pemerintahan,” kata Tgk Muhammad Nur, Kamis 26 September 2024.
Menurutnya, visi dan misi yang disampaikan pasangan Bustami-Fadhil suatu hal yang mustahil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, karena indikator kesejahteraan yang harus diimplementasikan dalam misi tidak terkorelasi dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang ingin diwujudkan.
“Kami skeptis bahwa janji tersebut hanya akan menjadi retorika politik semata,” ujarnya.
Demikian juga dengan proses pembangunan dengan pendekatan sumber daya alam Aceh yang kaya.
“Selama ini masyarakat tetap dalam kungkungan kemiskinan, karena kebijakan pemerintahan Aceh belum berpihak kepada masyarakat (inklusif) seperti eksploitasi sumber daya kawasan potensial di bidang pertambangan, energi dan mineral masih sangat ekslusif hanya dapat dinikmati oleh pemodal, masyarakat hanya menikmati debu dan kerusakan lingkungan,” katanya.
ia menambahkan, contoh lain dalam misi menyangkut dengan pertumbuhan perekonomian Aceh setara Nasional atau Propinsi lain.
“Ini kan tidak logis, karena ini adalah strategi hubungan kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, bagaimana yang bersangkutan bisa melakukannya tanpa dukungan politik yang kuat, nanti jadi nya lage cangguek dimiyub bruuk,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan, visi dan misi itu menjadi rujukan dan landasan dalam menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan, karena hanya kepala daerah yang punya visi dan misi untuk diwujudkan sebagai kontrak politik dengan masyarakat.
“Jikalau visi dan misinya mengambang dan kurang jelas, nanti akan sulit untuk dioperasionalkan, maka pada gilirannya janji tinggal janji, karena akan sulit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.”
Discussion about this post