MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Badan Anggaran DPR Aceh mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan catatan penting kepada Pj Gubernur Aceh untuk segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Aceh.
Juru Bicara Badan Anggaran DPR Aceh, Irpannusir meminta kepada Pj Gubernur Aceh untuk menjelaskan sektor-sektor dominan yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023.
“Alokasi anggaran ke depan diharapkan lebih fokus pada upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Pemerintah Aceh juga harus menginstruksikan setiap kabupaten/kota untuk memprioritaskan penggunaan APBK pada isu ini,” ujarnya.
Ia juga meminta penjelasan mengenai skema dan formulasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, diharapkan dapat membantu Aceh keluar dari status provinsi termiskin di Sumatera.
Selain itu, Pj Gubernur diminta menjelaskan rendahnya realisasi anggaran bidang kekhususan dan keistimewaan Aceh serta Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tahun 2023.
“Rincian penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin pada tahun 2023 perlu disampaikan,” katanya lagi.
Ia juga menyoroti soal kinerja ekspor Aceh yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya perlu ditingkatkan. Kebijakan terkait investasi yang tepat diperlukan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Pj Gubernur juga diminta mendorong Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Perusahaan Energi Minyak dan Gas Aceh (PEMA) untuk ikut serta dalam penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Aceh, terutama di sektor pertambangan dan migas.
“Penertiban tambang-tambang liar yang merusak lingkungan dan menimbulkan korban jiwa perlu segera dilakukan.”
Ia juga meminta agar perencanaan dan pengelolaan dana transfer Otsus harus tepat, efektif, dan ekonomis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kemandirian daerah. Kemudian, evaluasi terhadap beberapa kepala SKPA dan pejabat eselon yang berkinerja buruk diusulkan. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Regional agar segera fungsional diprioritaskan.
“Perhatian khusus terhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 harus ditindaklanjuti secara serius.”
Badan Anggaran DPR Aceh berharap Pj Gubernur Aceh dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.
Discussion about this post