MEDIAACEH.CO, Jakarta – Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Kegiatan P2DD tahun ini mengangkat tema ‘’Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju’’ dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H Ma’ruf Amin.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Selain Wapres, juga dihadiri oleh Menteri koordinator Perekonomian Dr. Ir. Airlangga Hartanto, MBA., MMT, selaku ketua Tim Satgas P2DD, para menteri, pimpinan lembaga dan Satuan Tugas (Satgas) P2DD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar di sela-sela kegiatan rakornas mengatakan, rakornas P2DD ini, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Aceh Utara dalam upaya menekan angka inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan secara maksimal transaksi digital di daerahnya.
Agar kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Aceh Utara berjalan maksimal, Mahyuzar berharap kerjasama yang baik antar satgas OPD di daerah Kabupaten Aceh Utara.
“Tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik, hal ini akan sulit dilakukan,” terangnya.
Saat ini, pertumbuhan teknologi informasi sangat cepat sekali, Sebagai pemimpin dijajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara jika tidak mampu beradaptasi dengan cepat, maka dapat dipastikan kita akan tertinggal, jika hal ini terjadi, maka Aceh Utara akan sulit sekali untuk bangkit.
Jangan lagi berfikir dengan pola lama, pejabat di pemerintahan Aceh Utara saat ini harus lebih mengikuti perkembangan teknologi, harus mampu beradaptasi, agar pelayanan kepada masyarakat bisa dengan cepat dilaksanakan. Penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah Aceh Utara sudah seharusnya menjadi prioritas, karena hal ini terkait dengan pelayanan di era digital saat ini.
Mahyuzar mengutip kata-kata Mantan Kemenparekraf Arief Yahya “The more digital, the more personal. The more digital, the more professional. The more digital, the more global,”. []
Discussion about this post