MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA) tahun 2021 yang direncanakan oleh Pemerintah Aceh hanya sebatas nafsu para elit. Terlebih, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan rumah dhuafa hanya dijadikan objek.
“Pola dan kelakuan para elit tersebut sangat mudah terbaca secara publik, rencana akal-akalan hanya untuk kepentingan elit tersebut sudah sepatutnya dapat dihentikan. Sehingga uang Aceh tidak jadi lagi bancakan para elit,” kata Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian dalam keterangan tertulisnya, Kamis 16 September 2021.
Dalam analisa LSM MaTA, kata Alfian, ada beberapa catatan yang penting perlu dipahami terhadap rencana adanya perubahan APBA 2021. Dia menyebutkan, kalau secara aturan yang berlaku saat ini, perubahan tidak dapat terjadi karna secara waktu atau jadwal sudah tidak memungkinkan.
“Seharusnya di bulan Agustus, Pemerintah Aceh sudah menyiapkan KUA-PPAS untuk perubahan, jadi saat ini jelas sudah lewat waktunya,” ujar Alfian.
Alfian meminta agar Pemerintah Aceh dan legislatif untuk dapat membaca dan memahami kembali aturan PP Nomor 12 Tahun 2020, Pemendagri Nomor 77 Tahun 2024 dan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020.
“Secara aturannya sudah jelas. Kemendagri jelas tidak patut untuk mengangkangi terhadap aturan yang telah dikeluarkannya. Begitu juga KPK, mereka dapat mengambil langkah hukum apabila pengajuan perubahan menyalahi aturan yang ada. Sehingga kesannya terlalu dipaksakan oleh para elit,” katanya.
Kemudian, alasan adanya perubahan APBA 2021 untuk insentif nakes dan rumah dhuafa merupakan alasan yang tidak relevan dengan fakta yang terjadi selama ini, di mana insentif nakes yang seharunya dapat menggunakan anggaran refucusing tapi tidak dilakukan sebelumnya.
“Aceh masuk dalam lima besar provinsi yang mengalokasikan anggaran refucusing terbesar untuk penanganan masa pandemi, termasuk kebutuhan bagi nakes. Pertanyaannya kemudian, kenapa kebijakan tersebut tidak dilakukan pada APBA tahun berjalan?,” ucapya.
Alfian menjelaskan, mengenai pembangunan rumah dhuafa, secara RPJMA Pemerintah Aceh setiap tahun wajib membangun sebanyak enam ribu unit rumah dhuafa, faktanya dalam APBA murni 2021 rumah dhuafa hanya di bangun 750 unit.
“Penelusuran kami di lapangan, kondisinya juga belum siap. Padahal ini sudah masuk bulan September, terus pertanyaannya? mau dilanjukan dengan anggaran perubahan sebanyak empat ribu unit, apakah dapat terbangun dengan waktu yang sangat singkat? dimana 750 unit saja belum siap. jadi kebutuhan perubahan tersebut kebutuhan elit sehingga isue nakes dan rumah dhuafa dijadikan objek dalam memburu rente para elit saat ini,” kata dia.
Oleh karena itu, MaTA meminta secara tegas kepada legislatif dan eksekutif Aceh untuk menghentikan kepentingan ekonomi pribadi para elit.
“Publik dapat menilai, di mana rencana perubahan anggaran hanya untuk kepentingan elit. kami juga pertanyakan mana di antara eksekutif maupuan legislatif yang ngotot memperjuangkan anggaran nakes dan rumah dhuafa di saat peyusunan APBA 2021 tempo dulu?, Mareka semua diam dan sekarang tiba-tiba muncul di saat mereka berkepentingan,” ujarnya.
Alfian menilai, APBA 2021 potensi terjadi silfa sangat besar seperti tahun sebelumnya. “Makanya Pemerintah Aceh untuk mencoba menutupi kelemahan tersebut dengan waktu yang sangat singkat dan sama sekali tidak rasional. Kalau pemerintah dan legislatif hari ini memiliki visi, maka berjuanglah pada anggaran tahun 2022 bisa benar-benar untuk rakyat. Seperti pembagunan rumah dhuafa dianggarkan 12 ribu unit di tahun 2022 dan begitu juga untuk nakes dialokasikan dengan cukup, pertanyaan kami apa mareka memiliki visi untuk ini? sehingga Aceh lebih mudah kita mengukurnya ketika bicara kesejahteraan,” pungkas Alfian.[]
Discussion about this post