MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebanyak dua kali pada 4 Oktober dan 2 Desember lalu, hari ini, Kamis (12/12) Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) melakukan launching Aceh smart province di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Launching Aceh smart province ini ditandai dengan peluncuran buku rencana induk Aceh smart province yang dilakukan oleh pihak Unsyiah, Pemerintah Aceh, dan Dinas Kominsa.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unsyiah, Dr. Hizir selaku Koordinator tim penyusunan rencana induk Aceh smart province mengatakan, implementasi Aceh smart province berawal dari kerja sama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah dan ITS pada 16 Oktober 2018. Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan MoU antara Pemerintah Aceh dengan BPPT pada 4 Oktober 2019. Karena itu, program ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak terkait.
Pada FGD pertama, tambah Hizir, tim penyusun melakukan analisis kesiapan daerah seperti struktur (SDM, tata kelola/pamong, anggaran), infrastruktur (fisik, sosial, TIK), dan suprastruktur (kebijakan, lembaga, pelaksanaan) yang dianalisa menggunakan metode SWOT (strenght, weakness, opportunity dan threat) untuk mendapatkan strategi-strategi yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan RPJMA 2017-2022. Sementara pada FGD kedua, mereka melakukan analisis visi misi Aceh smart province dan renstra SKPA.
Visi misi dari Aceh smart province sendiri adalah “Aceh hebat yang inovatif dan kompetitif”. Terdapat enam dimensi utama yang menjadi goal dari program ini, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Dari keenamnya, Smart Governance memegang peranan terbesar, yang berpusat pada kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik.
Smart Province bisa menjadi salah satu pintu menuju Aceh Hebat. Menurut Hizir, Aceh sangat berpotensi menjadi daerah yang dikenal luas, branding Aceh sudah sangat luar biasa, baik itu karena kopinya yang terkenal, atau karena musibah besar tsunami 2004.
“Sekarang yang paling penting adalah membangun pola pikir kita, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Mari kita terapkan masyarakat 5.0, dimana segala sesuatu yang kita lakukan dengan bantuan terknologi bermuara pada kemaslahatan masyarakat”, tegasnya.
Hizir menargetkan Aceh smart province bisa diterapkan mulai tahun 2020. Selain itu, di tahun yang sama ia juga akan menyusun master plan smart city untuk tiga Kabupaten/Kota di Aceh yang dianggap paling siap untuk diterapkan. Sementara master plan untuk Kota Banda Aceh sudah selesai disusun.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh yang diwakili juru bicaranya, Wiratmadinata, SH., MH. sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak terlibat untuk menyukseskan program ini selama setahun terakhir.
Sejak pertama Aceh smart province ini di inisiasi, tambah Wira, pemerintah Aceh terus mengawal program ini agar terimplementasi dengan baik. Menurutnya, Aceh smart province bisa dicapai jika semua elemen dapat berkolaborasi dan bergerak bersama, menjalankan peran dan fungsi masing2.
“Aceh smart province ini ditandai dengan terintegrasinya data dalam kerangka pelayanan publik di Aceh. Tujuannya menjadikan Aceh semakin layak huni dengan bantuan pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Aceh”, tuturnya.[]
Discussion about this post