MEDIAACEH.CO, Jakarta – Dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan meminta agar para anggota Polri dapat memakai seragam dimasukan ke dalam, dan bukan malah dikeluarkan.
“Saya itu tak terlalu srek Pak Polisi ini bajunya dikeluarin, kalau bisa seperti dulu lagi dimasukin bajunya,” ucap Trimedya dalam ruang rapat komisi III DPR, Rabu 20 November 2019.
Trimedya berkata, saat di era Kapolri Tito Karnavian kebanyakan anggota Polri memakai seragam dengan baju yang dikeluarkan. Padahal cara berpakaian itu dianggapnya membuat anggota korps Bhayangkara tak terlihat rapih.
“Kalau saya lihat polisi lebih srek baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat,” jelasnya.
Lantas, politikus PDIP ini kemudian menyindir masih banyaknya polisi yang perutnya buncit. Oleh sebab itu, Trimedya meminta agar anggota Polri dapat meniru tampilan Idham Azis yang sama sekali tak terlihat perutnya membuncit.
“Supaya semua jajaran polri bisa niru perutnya saudara Kapolri (Idham Azis),” tegasnya.
Selain itu, Trimedya turut memberikan apresiasi kepada pihak Polri yang sudah mengeluarkan instruksi oleh Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo, agar seluruh anggota kepolisian untuk tidak memamerkan kehidupan dan barang-barang mewah di media sosial.
Hanya saja, menurut dia intruksi tersebut tak ada gunanya jika tak langsung mengecek kelapangan. Karenanya dia mengimbau agar Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo dapat mengecek langsung ke lapangan dan meminta Kapolda hingga Kapolres agar badannya tak buncit.
“Bagus sekali ini suratnya Propam, tapi kalau cuma surat enggak ada gunanya pak Sigit. Jadi kami usulkan pak Sigit ke daerah juga ngecek bila perlu badannya seperti ini (Kapolri). Lihat kapolda-kapolda atau Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan,”ungkap dia.
Tak sampai disitu, Trimedya meminta pihak Polri agar intruksi Presiden Jokowi terhadap Kapolda dan Kapolres agar tak menyusahkan para kepala daerah dengan permintaan proyek. Karena menurutnya, berdasarkan fakta dan data hal itu memang nyata adanya.
“Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah Bupati, Wali Kota ada anggaran aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini,” tutur dia.
Oleh sebabnya, Trimedya menginginkan surat edaran tersebut dapat berjalan efektif sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Saran kami supaya jelas ininya sehingga dalam rapat-rapat bulan akan datang, Kapolri sudah sampaikan kepada kami apa efektifitas ederan Kabid Propam ini,” imbuh Trimedya.[] (Okezone.com)
Discussion about this post