MEDIAACEH.CO, Aceh Singkil – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Singkil meminta kepada Bupati Dulmusrid beserta jajarannya agar melakukan upaya optimalisasi terhadap target PAD agar jangan sampai nantinya ada anggaran yang harus dikorbankan.
Hal itu disampaikan anggota DPRK Aceh Singkil, Yulihardin dalam laporannya dalam Rapat Paripurna DPRK Penyampaian Pandangan Umum DPRK atas Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2020, Senin 25 November 2019.
Yulihardin mengatakan, dalam Raqan APBK 2020 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 61.142.994.303 miliar, karena realisasi PAD tahun 2019, belum kita peroleh maka apabila kita melihat realisasi PAD tahun 2018 dari 55.232.965.901 hanya terealisasi sebesar 45.273.790.094 atau 81.97 persen maka apabila kita berpedoman pada realisasi PAD 2018 yang capaiannya 81.97 persen maka kemungkinan kita akan mengalami defisit sebesar 11 miliar lebih.
“Dalam hal ini agar capaian target PAD bisa maksimal maka kami minta kepada saudara bupati beserta jajarannya agar bisa melakukan upaya optimalisasi terhadap target PAD kita agar jangan sampai nantinya ada anggaran yang harus dikorbankan,” ujar Yulihardin.
Ia mengatakan, dalam proses penganggaran bupati beserta TAPK harus bisa memberikan pembatasan untuk belanja pegawai yang kami lihat cukup tinggi ketimbang belanja modal dan kegiatan program lainya, akibat dari hal ini banyak dinas yang tidak lagi punya anggaran untuk membiayai program prioritas yang harusnya dijalankan oleh masing – masing SKPK.
“Kami melihat masih adanya ketidaksesuaian antara visi, misi bupati dengan program yang dimasukan dalam APBK, maka kalau begini terus model rancangan APBK nya dimana masih ada tidak sejalannya antara misi visi dan program anggaran maka saya kuatirkan bupati dan wakil akan gagal mewujudkan Aceh Singkil sehat, cerdas dan sejahtera untuk itu kami harapkan agar semua pihak SKPK harus bisa menerjemahkan visi misi bupati kedalam program – program yang prioritas dalam APBK,” ujarnya lagi.
Selain itu, ia mengatakan, dengan adanya program perpanjangan runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri, pihaknya sangat menyambut baik program tersebut dan dan ia meminta keseriusan bupati bersama SKPK terkait untuk menindak lanjuti program ini ke Kementerian Perhubungan.
“Sehubungan dengan belum tersedianya unit mobil Damkar untuk Kecamatan Danau Paris dan Kuala Baru maka kami meminta kepada saudara bupati bersama SKPK terkait untuk dapat mengusulkan pengadaannya ke Kementerian Dalam Negeri maupun BNPB,” ujarnya.
Yulihardin juga mengatakan, sejumlah poin laporan pemandangan umum anggota DPRK Aceh Singkil atas Rancangan Qanun ABPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 yang menyentuh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Hasanuddin Aritonang, Wakil Ketua H. Amaliun.
Discussion about this post