MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Abu Razak mengatakan, pernyataan anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan soal APBA 2020 sebesar Rp.32 miliar digunakan oleh Wali Nanggroe adalah keliru.
Menurut Abu Razak, apa yang disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Aceh ini terkesan amat tendensius dan kurang etis.
“Apalagi jika menyimak dan uraian Ghazali Abbas, seakan-seakan Wali Nanggroe pribadi yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tiap tahunnya,” kata Abu Razak, Kamis 26 September 2019.
Abu Razak mengatakan, ini sesuatu yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang politisi senior. Pengelolaan anggaran di Lembaga Wali Nanggroe itu sepenuhnya dikelola oleh Keurukon Khatibul Wali sebagai lembaga sekretariat yang memiliki tupoksi menyelenggarakan seluruh layanan bersifat administratif guna mendukung tugas-tugas WN.
“Sama halnya dengan perangkat kerja lainnya dalam Pemerintah Aceh, Lembaga WN yang dibentuk sebagai wujud kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh pasca perdamaian, juga menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu tugas Wali Nanggroe adalah ikut menjadi pemersatu rakyat Aceh, termasuk membina kelembagaan adat yang ada di Nanggroe. Bidang atau sektor adat ini juga tidak kalah pentingnya dibanding sektor-sektor lain.
“Bukankah kita pahami bagaimana pentingnya kedudukan pembinaan adat di Aceh kita. Matee Aneuk meupat jrat. Matee Adat pat tamita,” ujar Abu Razak.
Ia menjelaskan, anggaran pada LWN itu dikelola dengan aturan yang berlaku. Terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terbesar adalah untuk belanja langsung (70 persen). Sementara belanja tidak langsung sebesar 30 persen. Yang 30 persen itu selain untuk tunjangan WN juga untuk gaji aparatur pemerintah dan perangkat LWN (seperti Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa yang jumlahnya sebanyak 88 orang).
Dalam Majelis Tuha Peut dan Majelis Fatwa tersebut terdiri dan para Ulama utusan dan 23 kabupaten/kota. Belanja langsung itu sendiri yang terpenting digunakan untuk pelestarian dan pembinaan adat-istiadat, pemberdayaan perangkat LWN, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan pengelolaan keragaman budaya.
“Jadi tidak benar pernyataan Ghazali Abbas Adan yang menyebut bahwa Rp. 32 miliar dalam APBA 2020 itu untuk Paduka Yang Mulia Malek Mahmud,” ujar Abu Razak.
Ia mengatakan, PYM Wali Nanggroe Malek Mahmud Al Haytar tidak pernah menggunakan anggaran sesuka hatinya, apalagi sampai menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini,” kata Abu Razak.
Discussion about this post