14 Nelayan Aceh Timur yang Ditahan di Myanmar Tiba di Aceh

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Setelah 3 bulan ditahan otoritas Myanmar, 14 dari 15 nelayan Aceh Timur tiba di Banda Aceh, Rabu 30 Januari 2019. Sementara kapten kapal, Jamaluddin sedang menghadapi proses hukum di Myanmar.

Mereka mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, sekira pukul 15.50 WIB.

Tiba di Aceh, para nelayan ini disambut oleh Kadis Sosial Aceh, Al-Hudri, Panglima Laot Aceh, Bustamam dan Wasekjen Panglima Laot, Miftach Cut Adek.

Setelah tiba di Aceh, para nelayan ini dibawa ke pendopo Plt Gubernur Aceh untuk dilakukan pelepasan dari Kedutaan Besar RI untuk Myanmar kepada pemerintah Aceh. Selanjutnya, setelah pelepasan, para nelayan ini dipulangkan ke rumah masing-masing.

Duta Besar RI untuk Myanmar, Prof Dr Iza Fadri mengatakan, 14 nelayan ini dipulangkan setelah melalui proses diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Menurutnya, diplomasi terhambat karena rumitnya birokrasi Myanmar.

“Kita cuma bisa komunikasi dengan Kemlu Myanmar tidak bisa dengan dinas lain, mereka menerapkan satu pintu,” ujarnya.

Namun, setelah dilakukan komunikasi yang baik antara Jakarta dan Yangon, persoalan nelayan Aceh mendapat respon dari pemerintah Myanmar. Presiden Myanmar memberikan pengampunan terhadap 14 awak kapal, sementara itu kapten kapal harus menjalani proses hukum. Hal itu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara junta militer itu.

“Karena dia dianggap paling bertanggung jawab, makanya dilakukan proses hukum,” ujarnya.

Para nelayan ini dituduh telah melanggar teritorial dan melakukan ilegal fishing di Myanmar.

Sementara itu, Wasekjen Panglima Laot, Miftach Cut Adek berharap, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberi pendampingan hukum terhadap kapten kapal yang sedang menghadapi proses hukum.

“Kami harap pemerintah Indonesia memberikan pendampingan hukum terhadap nahkoda kapal yang menghadapi proses hukum,” ujarnya.

Miftach menegaskan, untuk mencegah berulangnya kasus yang sama, pihaknya berkeinginan untuk memberikan pendidikan mengenai batas negara kepada para nelayan Aceh.

“Kita minta sosialiasi tentang batas negara kepada pemerintah,” ujarnya.