MEDIAACEH.CO, Aceh Besar – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Rayeuk, Saifuddin Yahya mengatakan, kelembagaan wali Nanggroe adalah institusi penting.
Menurutnya, kelembagaan Wali Nanggro merupakan struktur pemerintahan baru dalam sistem pemerintahan Aceh, yang diharapkan dapat membangun dan menjaga kembali nilai-nilai ke-Acehan, serta memperkuat identitas nanggroe yang semakin luntur, dan lembaga ini menjaga kewibawaan Aceh di mata dunia.
“Tentunya masih ada kelemahan dan kekurangan, karena kelembagaan ini masih berproses menguatkan peran dan fungsinya untuk mengembalikan marwah, harga diri dan nilai-nilai kebangsaan yang luntur,” kata pria yang sering disapa Pak Cek melalui rilis yang diterima mediaaceh.co, Kamis 15 November 2018.
Ia meminta supaya para akademisi, politisi dan komponen lainnya dapat arif dan bijaksana dalam menanggapi mengenai kelembagaan Wali Nanggroe.
“Lihatlah dan pertimbangkanlah kepentingan Aceh hari ini dan masa depan. Jangan hanya mengeluarkan statemen yang dapat membingungkan masyarakat dan bahkan merusak tatanan perdamaian yang semakin bergerak pada rel yang positif, sehingga damai ini dapat mensejahterakan rakyat Aceh. Sepatutnya kita diskusikan dan kembangkan pemikiran guna memperkuat kelembagaan ini,” katanya.
Menurutnya, kelembagaan Wali Nanggroe perlu diperkuat dan diarahkan pada kepentingan menjaga seluruh potensi sumber daya alam. Selain itu, juga untuk memastikan pemerintah Aceh dapat menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia, sehingga Aceh kembali maju dan berjaya.
“Saat ini perdamaian sudah memasuki 13 tahun, pencapaian ini penuh pengorbanan, sepatutnya kita sebagai anak bangsa mengambil inisiatif untuk melahirkan gagasan dan pemikiran dalam membangun Aceh ini, kita mesti terlibat secara aktif dalam menyukseskan pembangunan, baik infrstruktur dan struktur sosial, ekonomi dan budaya, serta politik yang mensejahterakan,” ujarnya.
Discussion about this post