MEDIAACEH.CO, Jakarta – Anas Urbaningrum mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi kasus Hambalang. KPK menilai tidak ada bukti baru atau novum yang disampaikan mantan Ketum Demokrat itu.
“Silakan saja, itu hak terpidana kalau menginginkan PK. Tapi setelah kita lihat, kita pelajari, sebenarnya relatif tidak ada hal yang baru yang diungkapkan di sana. Jadi saya kira nanti kita lihat saja di persidangan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis 24 Mei 2018.
KPK juga hadir secara langsung dalam sidang permohonan PK yang diajukan Anas. KPK menuturkan proses hukum sebelumnya juga telah diuji secara berlapis hingga inkrah.
“Kalau kami yakin proses pembuktian sudah dilakukan secara berlapis kemarin, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, dan putusannya juga sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap,” tutur Febri.
KPK pun siap menguji kembali kasus ini lewat PK. “Jawaban lengkap nanti kita sampaikan di proses lebih lanjut,” ujar Febri.
Diketahui, Anas Urbaningrum mengajukan permohonan PK atas vonis terhadap dirinya. Di dalam memori PK, Anas menyebut dirinya sebagai korban politik. Ia menuding saat itu ada persaingan yang tidak sehat dari rezim yang berkuasa.
Beberapa novum yang diajukan antara lain:
– Hasil audit BPK tentang laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang isinya tidak menunjukkan adanya peranan Anas atas perbuatan pidana yang didakwa penuntut umum.
– Testimoni dari Teuku Bagus M Noer yang menerangkan Bagus tidak pernah memberikan uang berapa pun kepada Anas untuk pembelian mobil Toyota Harrier dan tidak pernah ada pemberian uang kepada Anas dalam rangka penyelenggaraan kongres Demokrat.
– Testimoni dari Marisi Matondang, yang pokoknya disebutkan bahwa keterangan Marisi dalam BAP tentang pemberian mobil Toyota Harrier kepada Anas merupakan arahan dari M Nazaruddin (eks Bendum Demokrat) yang seolah-olah berasal dari uang proyek Hambalang dengan uang cash Rp 700 juta dari PT Adhi Karya.
– Testimoni Yulianis yang pokoknya menyatakan Yulianis bukan karyawan Anas, melainkan karyawan Nazaruddin dan semua pekerjaan yang dilakukan Yulianis adalah atas perintah Nazaruddin.
Yulianis juga disebut memberi keterangan bahwa tak ada uang dari Permai Group yang dipakai Anas untuk keperluan pemenangan di kongres Demokrat. Uang untuk pemenangan Anas di kongres disebut berasal dari sumbangan tak terkait kewenangan Anas atau proyek apa pun.
Selain novum, dalam memori PK, Anas menyatakan ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara pemohon peninjauan kembali aquo.
Discussion about this post