MEDIAACEH.CO, Aceh Timur – Pemerintah Aceh Timur menharapkan agar pemerintah pusat memperhatikan daerah pedalaman, karena puluhan desa dalam sejumlah kecamatan di Aceh Timur, masih tergolong tertinggal dan terpencil.
“Banyak daerah yang masih butuh perhatian pusat, seperti Kecamatan Simpang Jernih,” kata Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Syama'un, ketika melakukan silaturrahmi dan kunjungan kerja dengan masyarakat di Desa Tampor Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kamis 27 April 2017.
Dia berpendapat, sebagian besar kementerian perlu turun tangan langsung ke daerah pedalaman seperti Kementerian Perumahan Rakyat dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerrjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebab, membangun negeri sebagaimana nawacita Presiden RI, Joko Widodo, dimulai dari desa.
“Berbagai fasilitas umum masih dibutuhkan masyarakat kita di Aceh Timur, bahkan untuk mencapai sejumlah desa di kecamatan masih menggunakan getek (sampan–red), sehingga para pelajar dan petani disini saban hari harus menantang maut di daerah Simpang Jernih,” ujarnya.
Disisi lain, untuk menuju ke Ibukota Kecamatan Simpang Jernih harus ditempuh 5-6 jam perjalanan darat melalui lintasan Langsa dan Aceh Tamiang.
Padahal, kata Wabup, jika terbangun sebuah jembatan penyeberangan antara Kecamatan Peunarun dengan Simpang Jernih, maka untuk mencapai Simpang Jernih hanya dibutuhkan waktu 2 jam perjalanan darat dari Idi, Ibukota Aceh Timur.
Tak hanya sebatas itu, sejumlah desa disana juga belum memiliki lampu penerang listrik seperti Desa Tampor Bor, Tampor Paloh, Meulidi, Ranto Panjang dan beberapa desa lain.
Begitu juga dengan sejumlah desa lainnya yang ada di pedalaman Kecamatan Pante Bidari, juga belum teraliri lampu penerang listrik seperti Blang Seunong, Sijuek, Dan Sah Raja.
Syahrul mengharapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ikut memperioritaskan pembangunan di daerah tertinggal dan terpencil di Aceh khususnya Aceh Timur.
“Kementerian terkait perlu melihat secara langsung kondisi masyarakat dipedalaman dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga dalam perencanaan dapat dialokasikan anggaran untuk membangun kebutuhan di desa,” tutup Syahrul.[]
Discussion about this post