MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Nasir Zalba, mengatakan gubernur Aceh untuk tidak bersikap arogan dengan meminta 20 mantan pejabat eselon II yang telah dimutasi agar mengembalikan aset pemerintah.
Menurutnya, ke 20 Kepala SKPA tersebut masih sah dan tidak harus mengembalikan aset pemerintahan. Hal ini karena pelantikan yang dilakukan Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017 lalu tidak sah dimata hukum.
Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta gubernur Aceh menonaktifkan 33 pejabat eselon II yang dilantik awal Maret tersebut.
“Jadi gubernur bek sok mok lah, ken nyan yang harus geupike. Itu ada Agenda nasional yang sudah di depan mata belum ada kejelasan,” kata Nasir Zalba ketika dihubungi mediaaceh.co, Selasa 28 Maret 2017.
Nasir Zalba mengatakan gubernur Aceh jangan hanya disibukkan dengan agenda mutasi, karena ada agenda nasional Penas KTNA XV yang akan digelar Aceh beberapa bulan kedepan. Dimana lima kepala dinas yang jadi panitia inti Penas tersebut juga ikut dicopot gubernur beberapa waktu lalu.
Nasir Zalba juga mengatakan ke 20 kepala SKPA yang telah dimutasi Zaini Abdullah sepakat tidak mengembalikan aset seperti yang diminta. Mereka menilai masih sah sebagai pejabat sesuai surat yang dikeluarkan Kemendagri yang membatalkan pejabat yang dilantik 10 Maret 2017 lalu.
“Kami sepakat tidak kembalikan, ada beberapa yang sudah diambil itu tanpa sepengatahuan,” katanya.
Discussion about this post