“Terus terang kecewa itu sudah pasti. Mampu menang di 10 kabupaten kota belum setara dengan hasil kecewa di tingkat provinsi. Ini karena bagi kami, pilkada tingkat provinsi bukan hanya soal jabatan tapi juga tumpuan harapan untuk pencapaian cita-cita perjuangan terdahulu.”
Kalimat ini disampaikan Teungku Jauhari. Sosok ini merupakan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Barat. Pria berkulit sawo matang ini ditemui mediaaceh.co di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh.
Teungku Jauhari, demikian ia biasa disapa, menyampaikan unek-uneknya soal politik mantan kombatan GAM, pilkada, damai hingga MoU Helsinki.
“Sejak awal damai, kami memang sudah memprediksi akan tiba masa-masa sulit seperti ini. Prediksi terburuk. Dimana butir-butir perjanjian MoU Helsinki hanya akan tercatat di buku tapi tak direalisasikan,” katanya.
Berikut kutipan wawancara langsung mediaaceh.co dengan panglima KPA wilayah Aceh Barat ini:
Apa tanggapan Anda terkait hasil pilkada Aceh?
Terus terang kecewa itu sudah pasti. Mampu menang di 10 kabupaten kota belum setara dengan hasil kecewa di tingkat provinsi. Ini karena bagi kami, pilkada tingkat provinsi bukan hanya soal jabatan tapi juga tumpuan harapan untuk pencapaian cita-cita perjuangan terdahulu.
Maksud Anda?
Begini. Bagi kami, jabatan gubernur bukan hanya soal bagi-bagi kursi dinas. Bagi kami, jabatan gubernur itu hanya alat politik untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan politik pula. Apa itu hal-hal politik? Seperti realisasi MoU Helsinki yang belum tuntas. Soal bendera dan lambang, Migas, batas wilayah serta kewenangan lainnya sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh.
Ini mungkin yang kurang dipahami oleh masyarakat.
Bukankah masih ada pilkada 2022 nanti?
Kami justru berpikir sebaliknya. Semestinya, perjanjian MoU Helsinki itu harus tuntas beberapa bulan sesudah perjanjian disepakati. Namun kini sudah 12 tahun berjalan, poin-poin yang disepakati justru mengambang dan tak ada kejelasan.
Sudah 2 periode pergantian gubernur, ini terabaikan. Kita berharap pada periode ini bisa dituntaskan. Namun ternyata menuai hasil yang mengecewakan.
Semakin dibiarkan lama, maka MoU Helsinki akan semakin susah diwujudkan. Tantangan semakin besar. Akhirnya cerita tentang ikrar Lamteh kembali terulang dan ini kalau kita pikir baik-baik, merupakan bom waktu bagi generasi yang akan datang. Terus terang, kami tak ingin kasus Ikrar Lamteh terulang. Dari awal damai, inilah yang paling kami takuti dan kini ketakutan ini semakin nyata.
Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab hingga akhirnya berakhir seperti sekarang?
Ada sejumlah penyebab dan kekurangan. Salah satunya pencalonan Apa Karya dan Doto Zaini.
Dari awal kita sudah meminta agar Apa Karya dan Doto Zaini tak maju di pilkada 2017. Mereka tidak akan menang. Hanya akan memecah suara di daerah basis Partai Aceh dan ini tidak mereka dengar. Pencalonan keduanya masuk dalam scenario lawan yang memang ingin menghancurkan dominasi Partai Aceh sebagai wadah politik eks kombatan pasca damai dan ini terjadi. Dan ini terjadi sekarang.
Terus terang, pengkhianatan ini sulit kami lupakan.
Tapi mereka berdua merupakan mantan petinggi GAM!
Ya, itu merupakan fakta. Apa yang terjadi hari ini juga fakta. Kalau Tarmizi Karim dan Abdullah Puteh memang orang di luar struktur kita.
Banyak yang mengatakan lebih penting kesejahteraan dari bendera, apa Anda setuju?
Begini. Kesejahteraan dan bendera itu dua hal yang terpisah. Bendera penting dan kesejahteraan juga penting.
Soal bendera, kita harus kembali ke sejarah. Bendera bintang bulan itu lahir dari perjuangan panjang bangsa Aceh. Karena bendera nyan ramee ureung yang syahid. Ramee aneuk Aceh yang yatim piatu. Ramee ureung inong Aceh yang janda.
Maka sebagai tanggungjawab moral kepada ureung yang ka meuninggal, teman seperjuangan yang ka syahid, bendera Aceh yang ka disahkan oleh DPR Aceh dan dilembar-Acehkan, harus berkibar di seluruh Aceh.
Meunyoe nyan hana terjadi, maka peu yang harus tajaweb uroe kiamat eteuk kepada rekan-rekan yang ka syahid lam prang.
Aneh jih dinoe lagee Apa Karya peugah, cok bendera tiek lam pareh. Kata-kata itu sangat sakit. Anehnya, itu keluar dari seorang yang dituakan dalam perjuangan ini. Dulu kita didotkrin untuk berperang karena bendera itu, tapi setelah damai disuruh buang ke parit. Dimana marwah sebuah perjuangan ini?
Dulu kita berperang karena ideologi. Setelah hampir 12 tahun damai, kok tiba-tiba beralih bahwa lebih penting urusan perut. Muprang karena ideologi, watee damai ka urusan prut.
Hampir 12 thon ka keu prut, kok hansep-sep. Masak 12 thon hansep-sep keu prut? Meunyoe hansep pih payah ta tanyoe bak awak mantan pejuang yang peugah bahwa leubeh penteng kesejahteraan nyan. “Prut awaknya terbuat dari peu? Kok ka 12 thon hansep-sep. Nyan payah ta tanyoe bak Apa Karya.”
Ureung nyan mangat ka kaya. Rumoh raya. Meunyoe aneuk yakin syuhada kiban? Janda konflik kiban? Peukeuh syahid mereka dalam konflik harus disia-siakan. Ini alasan mengapa kami ingin MoU Helsinki harus segera direalisasi.
Satu lagi, MoU Helsinki dan UUPA juga memuat soal kesejahteraan. Soal Migas dan bagi hasil antara Aceh dan Pusat misalnya, 70-30. Kalau poin ini dilaksanakan, Aceh pasti sejahtera.
Apakah Anda pernah memprediksi kejadian hari ini akan terjadi?
Sejak awal damai, kami memang sudah memprediksi akan tiba masa-masa sulit seperti ini. Prediksi terburuk. Dimana butir-butir perjanjian MoU Helsinki hanya akan tercatat di buku tapi tak direalisasikan. Kami semua akan diuji dengan ekonomi hingga akhirnya terjadi perpecahan internal dan berakhir seperti sekarang.
Kami sadar bahwa bahwa saat seperti ini akan datang, tapi rasa sakit yang luar biasa tetap terasa saat ini.
Apa saran Anda untuk pimpinan di atas Anda?
Kalau memang hasil di MK nanti juga tidak memuaskan, saya berharap Partai Aceh melakukan pembenahan. Kita mengawal pemerintahan agar MoU Helsinki dapat direalisasi. Kemudian komitmen untuk mengganti dewan yang tidak bekerja serta Mualem-TA kalah di Dapil mereka dapat dilaksanakan.
Sementara terkait kondisi terkini, saya minta Doto Zaini dan Apa Karya bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas apa yang terjadi. Bertanggungjawab kepada aneuk yatim dan janda konflik. Bertanggungjawab kepada para syuhada Aceh yang sudah mendahului kami.
Bahwa kehancuran perjuangan Aceh hari ini justru dilakukan oleh mereka. Mereka ikut menjegal Mualem di pilkada. Mereka penyebab perpecahan PA dan KPA hari ini dan sebelumnya. []
Discussion about this post