MEDIAACEH.CO, Pidie – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, menyorot kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam pendapat akhir fraksi-fraksi pada rapat paripurna masa persidangan III pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2017, gedung DPRK setempat. Rabu 31 Agustus 2016.
Meski menyorot kinerja SKPK, namun pada prinsipnya ketiga fraksi yang ada di DPRK Pidie menyetujui KUA-APBK Pidie untuk disahkan.
Ketua Fraksi Pertai Aceh (FPA) Teungku Jailani H. M. Yakob, memberi beberapa catatan penting diantaranya, selama ini SKPK dinilai kurang serius dalam merencanakan program pembangunan, ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jembatan di kawasan Delima yang masih belum dikerjakan, padahal kondisinya sudah hancur dan tidak bisa dilalui lagi, sehingga hubungan transportasi yang menghubungkan Kecamatan Mila terputus.
Kemudian pembangunan ruas jalan di kawasan Gampong Ceurih Alue diminta untuk segera mendapat perhatian, termasuk prioritas perawatan saluran pembuang (Sp Reubee) yang tidak terawata sejak tahun 1990.
Selain itu fraksi PA juga menyorot pembangunan rumah dhuafa dan mengingatkan jangan sampai rumah dhuafa diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan diminta agar dilakukan pendataan ulang.
"Fraksi Partai Aceh meminta Bupati Pidie untuk serius dalam hal perencanaan pembangunan di setiap SKPK, yang selama ini dinilai kurangnya keseriusan dinas dalam perencanaan yang akan berdampak bagi masyarakat," ujar Teungku Jailani.
Sementara fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dalam pendapat akhir yang disampaikan ketua fraksi H. Ismail Abubakar menekankan agar setiap program yang akan dianggarkan pada tahun 2017 harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dengan mengacu pada musrenbag yang telah diusulkan oleh kecamatan.
Khusus untuk kegiatan konstruksi fraksi Nasdem mengingatkan agar dilakukan perencanaan dan pengawasan secara serius dan bertanggungung jawab sehingga tidak ada lagi proyek-proyek yang hancur sebelum dan sesudah dikerjakan, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Untuk mengurangi angka pengangguran fraksi ini menyarankan agar pemerintah dapat mendirikan Balai Latihan Kerja.
Sedangkan di bidang pendidikan fraksi nasdem berpendapat program pendidikan yang direncanakan harus benar benar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan jangan seperti tahun tahun yang lalu yang lebih difokuskan pada infrastruktur dan pelatihan padahal manfaatnya sangat kecil.
"Demikian juga dengan dana BOS harus difokuskan kepada kebutuhan khusus siswa kurang mampu, karena untuk sekolah ada dananya sendiri," ujar Ismail.
Sementara Fraksi Gabungan dalam pendapat akhir yang disampaikan oleh ketua fraksi Iskandar Siddiq meminta kepada Pemkab Pidie, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2017 harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Kemudian dalam pembahasan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) fraksi gabungan meminta agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPK.[]
Discussion about this post