MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Pemerintah Aceh diharapkan terus mengelola sistem pendidikan di Aceh agar lebih maju tanpa adanya intervensi dan kepentingan politik apapun.
Hal ini berdasarkan hasil “duek pakat” mahasiswa Aceh di Inggris yang tergabung di bawah organisasi Rangkang Nanggroe di Kota Cholchester pada tanggal 28 dan 29 Mei 2016.
“Dari segi pendidikan, hasil duek pakat tahun ini kami harapkan agar pemerintah Aceh perlu mengalokasikan dana abadi pendidikan untuk peningkatan dan keberlajutan program beasiswa Aceh, dan peningkatan profesionalisme pengelolaan beasiswa Aceh,” kata kata Mailizar Ali selaku salah satu anggota Rangkang Nanggroe kepada mediaaceh.co, Kamis, 2 Juni 2016.
Mailizar Ali yang kini tercatat sebagai mahasiswa PhD jurusan Mathematics and Science Education Research Rentre di University of Southampton ini juga menuturkan, tujuan utama dari duek pakat adalah untuk meningkatkan silaturahmi antara mahasiswa Program Master, Program Doktor serta keluarga asal Aceh yang berdomisili di UK. Menurutnya, tahun ini acara Duek Pakat dihadiri oleh 49 orang yang berasal dari berbagai kota di Inggris.
“Rangkang Nanggroe bersifat non politik/non-partisan dan bergerak dibidang sosial, budaya dan pendidikan, serta menganut asas kekeluargaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain untuk memperkuat silaturahmi, kegiatan duek pakat juga membahas tentang isu-isu terkini di Aceh,” kata Mailizar Ali.
Selain soal pendidikan, tambah Mailizar lagi, hasil “duek pakat” tersebut juga sejumlah butir-butir rekomendasi penting, diantaranya soal anggaran, pembangunan, pelayanan, birokasi dan sosial masyarakat. Dari segi anggaran pembangunan, pihaknya mengharapkan agar pemerintah Aceh perlu mendukung pembangunan yang ramah lingkungan serta tidak merusak ekosistem Aceh. Selain itu, pemerintah Aceh juga diharapkan dapat melaksanakan pembangunan yang pro kaum dhuafa dan masyarakat penyandang cacat.
“Harapan kita pengalokasian anggaran ini harus tepat guna dan tepat sasaran, baik dari segi sector-sektor produktif serta mengurang hibah bagi sector-sektor konsumtif di Aceh. Begitu juga halnya dari segi pelayanan dan birokrasi, Pemerintah Aceh harus menempatkan tim ahli yang sesuai dengan keahlian di bidangnya dan terus mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” kata Mailizar.
Sementara itu, dari segi sosial kemasyarakatan, pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Aceh agar terus mendukung pelaksanaan pilkada damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.
“Harapan kita pada pilkada mendatang jangan ada intervensi dari pihak manapun sehingga masyarakat sipil bebas memberikan hak suaranya. Selain itu juga, pemerintah Aceh harus ikut mendukung masjid sebagai wadah pemersatu umat dan mencegah pemaksaan kehendak dan kepentingan kelompok manapun,” kata Mailizar lagi. [] (mal)
Discussion about this post