MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, lembaga Wali Naggroe bukanlah lembaga politik, akan tetapi keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memersatukan masyarakat serta memperkuat segala bentuk adat dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur.
"Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat bukan menurut politik," ujar Zaini saat menyampaikan sambutannya, pada Peresmian (Peusijuek) Meuligo Wali Nanggroe, di Jalan Sukarno Hatta, Lampeunereut, Kabupaten Aceh Besar, Rabu 13 April 2016.
Menurut Zaini, Keberadaan Wali Nanggroe adalah untuk Mempersatukan rakyat Aceh serta njaga kehormatan adat. Pemerintah Aceh dan masyarakat, sebutnya, akan selalu mendukung keberadaan Wali Nanggroe, sebagai bentuk amanah yang lahir dari proses perdamaian Aceh, di Helsinki, Finlandia.
Gubernur Aceh ini berharap, Dengan diresmikannya komplek meuligo Wali Nanggroe, penguatan adat istiadat bisa lebih terjamin. Serta masyarakat bisa tahu ke mana mencari solusi terkait dengan adat, budaya dan kesenian.
"Kelembagaan Wali Nanggroe haruslah menjadi lembaga pemersatu tempat rakyat mencari solusi dan bertanya seputar adat istiadat. Kita bisa mencari segala solusi di sini, sehingga Aceh bisa terus aman dan tidak lagi bergejolak.”
Zaini meminta agar Lembaga Khatibul Wali dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia. Pembangunan komplek meuligo Wali Nanggroe dimulai tahun 2010 lalu di atas lahan seluas 11 hektar dan memakan biaya sebesar 97 miliar lebih.[]
Discussion about this post