MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Sikap Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang mengirim surat permintaan maaf kepada kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia karena pengibaran bendera Aceh oleh Ketua KPA Pase, Teungku Ni, dinilai sarat dengan kepentingan politik.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, kepada mediaaceh.co, Sabtu 8 April 2016.
“Saya rasa ini penuh dengan muatan politis. Politisnya seperti gubernur ingin mengesankan bahwa pengibaran bendera Aceh merupakan sesuatu hal yang salah,” kata Abdullah Saleh.
“Permintaan maaf tersebut ingin memberi kesan pada masyarakat bahwa pengibaran bendera Aceh salah,” kata Abdullah Saleh.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh menyurati Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait pengibaran bendera Aceh oleh Ketua KPA Wilayah Pasee Teungku Ni dan Wali Kota Suaidi Yahya di Jabal Rahmah Arab Saudi pada Selasa 22 Maret 2016 lalu.
Surat yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tersebut ditujukan kepada HE Mr. Mustafa ibrahim Al Mubarak selaku duta besar Kerajaan Arab untuk Indonesia dengan nomor 300/5709 perihal permohonan maaf dan kerjasama. []
Baca:
Gubernur Aceh Minta Maaf Terkait Pengibaran Bendera Oleh Teungku Ni dan Suaidi Yahya di Tanah Suci
Discussion about this post