MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Frans Delian menilai, alasan Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengirim surat permintaan maaf kepada kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia dianggap tidak ada unsur kepentingan politik apapun.
Hal ini dikatakan Frans Delian menyikapi sorotan para pihak terkait surat permintaan maaf Gubernur Zaini terkait aksi pengibaran bendera Aceh oleh Ketua KPA Pase, Teungku Ni saat melaksanakan umrah pada Maret 2016 lalu.
"Alasan pak Gubernur meminta maaf karena sebelumnya sudah pernah ada reaksi serupa yang dilakukan jamaah lain yang mengibarkan bendera biro travel miliknya. Atas sikap itulah para jamaah itu mendapat teguran dari otoritas Arab Saudi bahwa jangan ada aktivitas politik di tempat ibadah,"kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Frans Delian kepada mediaaceh.co, Sabtu, 9 April 2016.
Menurutnya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah selaku pemegang kewenangan di Aceh sebelumnya juga sudah pernah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak kedubes Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, kata Frans lagi, kedua belah pihak lebih membicarakan tentang kerjasama bilateral antara Aceh Dengan Arab Saudi serta peningkatan kesejahteraan.
"Pertemuan itu sekitar dua Minggu lalu di kedubes Arab Saudi, tapi saya juga tidak hadir dalam pertemuan tertutup itu. Tapi intinya hanya membahas soal kerjasama bilateral saja,"ungkapnya.
Sementara itu, dalam pertemuan itu pihak otoritas Arab Saudi juga sempat menyampaikan kepada pemerintah Aceh bahwa pertemuan antara kedua belah pihak itu tidak dikaitkan dengan aktivitas politik.
"Jadi tujuan dari Gubernur Aceh meminta maaf itu karena sebelumnya pemerintah Arab Saudi sempat mengeluarkan aturan bahwa jangan ada aktivitas politik apapun di tempat ibadah. Apalagi saat ini kasus bendera dan lambang Aceh yang sampai saat ini masih belum menemukan titik jelas dengan pemerintah pusat,"katanya lagi.
Discussion about this post