MEDIAACEH, Banda Aceh – Koordinator Aksi Masyarakat Pro Demokrasi (MPD) Zulfiansyah Lumna menyebutkan, dalam rangka refleksi di akhir masa jabatan Zaini Abdullah, ada beberapa hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan revisi, terutama menyangkut persoalan kesejahteraaan masyarakat.
"Kemiskinan dan angka pengangguran yang terus meningkat di tengah situasi anggaran yang terus melimpah. Ini bukti instrumen pemerintahan di Aceh kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan progran-program pembangunan pro rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh untuk mengakui kegagalannya dalam mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk penyejahteraan rakyat. Selain itu, ketidakmampuan tersebut menunjukkan bahwa struktur SKPA lebih didominasi oleh sosok yang sama sekali tidak kredibel," pungkas Zulfiansyah Lumna.
Menurutnya, permasalahan di Pemerintahan Aceh semakin hari semakin merisaukan publik, tidak hanya persoalan kinerja SKPA yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, serta ditambah hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang memprihatinkan. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah perintah Gubernur yang kerap diabaikan oleh SKPA, semua persoalan ini dinilai serius dan ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pembangunan Aceh hingga tahun 2017.
"Jangan sampai pemerintah Aceh, baik gubernur maupun wakil gubernur, justru diam melihat kinerja lelet para bawahannya, karena baik buruknya pemerintahan pada periode ini akan ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhir ini, sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada terobosan yang berarti," ujarnya.
"Ini kan tahun politik, kita maunya pemerintah jangan terbawa agenda-agenda politik, apalagi kedua pasangan ini ingin melanjutkan, ingin maju lagi masing-masing ingin menjadi gubernur," ujar Zulfiansyah.[]
Laporan: Wildan El Fadhil
Discussion about this post