SEJUMLAH tokoh Aceh sudah banyak yang menyatakan diri akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang.
Namun hingga saat ini, beberapa tokoh ini masih belum memberikan keterangan resmi apakah mereka akan maju melaui jalur independen atau dipinang melalui partai politik tertentu.
Begitu halnya dengan Tarmizi A. Karim. Pj Gubernur Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri ini sudah menyatakan maju sebagai calon gubernur Aceh 2017. Namun, hingga kini ia belum pasti akan maju melalui jalur apa.
Lantas, apa yang akan dilakukan mantan Bupati Aceh Utara periode 1997-2002 ini dalam membangun Aceh ke depan jika terpilih pada pilkada 2017 nanti? Simak wawancara lengkap wartawan MediaAceh, Taufik Ar-Rifai dengan Tarmizi A.Karim di kediamannya di Jalan Todak, Lampriet, Banda Aceh.
Apa benar Anda akan maju lewat Partai Nasdem dan Demokrat?
Pertama sekali saya ingin katakan, saya sudah memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur mendatang. Jadi tidak ada tanda tanya lagi dari masyarakat nantinya. Harapan saya sendiri itu ada perubahan dalam diri masyarkat sebab sasaran utama saya adalah perubahan dari pelosok-pelosok desa dulu.
Namun melalui jalur partai mana saya akan maju saya belum bisa publikasikan dulu. Dalam beberapa kali ini saya sudah intens mengadakan komunikasi dengan partai-partai politik, baik itu dari Nasdem, Demokrat, PAN dan parpol-parpol lainnya. Tapi yang sudah saya jajaki dan intensif sekali itu adalah Partai Nasdem, Demokrat dan PAN.
Bisa Anda jelaskan secara lebih rinci kenapa mulai dari pelosok-pelosok desa dulu?
Tentu saja desa-desa itu perlu kita bangun program-program yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Makanya pada saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum KKA kemarin di Balai Kota Pemko Banda Aceh. Pada pertemuan itu, saya sampaikan bagaimana sistem pendidikan yang memadai dan merata yang harus dinikmati oleh masyarakat pedesaan.
Inilah harapan saya ke depan bagaimana Aceh nantinya terdapat program-program yang bersifat pada pemberdayaan masyarakat. Yang lebih penting lagi itu ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yaitu patologi sosial dan program pemberantasan kemiskinan dalam masyarakat desa.
Apa benar Zaini Djalil akan diplotkan sebagai Cawagub Anda?
Sekali lagi, maaf saya belum bisa mempublikasinya dulu. Mengenai siapa wakil yang mendampingi, mari kita lihat dan saya sampaikan nanti. Saat ini saya belum bisa menyampaikannya. Yang jelas saya sudah menyeleksi beberapa tokoh masyarakat Aceh yang bisa seide dengan saya dalam membangun Aceh ke depan. Bagi saya pribadi, disamping ada keterwakilan di setiap daerah-daerah. Begitu juga orang-orang yang terwakili itu harus punya kapasitas sebab ada orang-orang yang terwakili dari daerahnya masing-masing secara kapasitas namun ia tidak pernah memperhatikan daerahnya sendiri.
Intinya, keterwakilan itu harus secara geografis, artinya keterwakilan itu juga harus memahami Aceh secara keseluruhan.
Lantas apakah Anda akan tetap membangun Aceh jika seandainya kalah pada pilkada 2017 nanti?
Sudah jelas sekali,sebab tidak ada lain cita-cita saya selain ingin melihat rakyat Aceh sejahtera. Saya bertekad dengan semua energi yang saya miliki bisa mewujudkan Aceh yang maju di segala bidang dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan.
Bagaimana komitmen Anda soal MoU Helsinki dan segala kewenangan Aceh lainnya yang belum direalisasikan sepenuhnya?
Sebenarnya permasalahan itu sendiri terletak dari sikap komitmen dan kekompakan kita sendiri. Sebenarnya semua kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Aceh dulu sudah bagus sekali. Mekanismenya sudah mendekati ke arah sempurna sekali. Tetapi yang terjadi justru kelambatan-kelambatan dalam sistem birokrasi itu sendiri terjadi di saat sekarang.
Kelambatan-kelambatan ini tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang. Coba kita lihat efek dari kelambatan itu sendiri? Pelaksanaan pembangunan menjadi lambat, pembahasan APBD juga lambat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh juga lambat. Indeks pembangunan kita juga rendah.
Bagaimana soal bendera dan lambang Aceh yang disepakati oleh legislatif, apakah Anda juga sepakat?
Sebenarnya sudah banyak sekali diskusi-diskusi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya antara pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Begitu juga dengan saya yang berperan aktif menjadi bagian dari pemerintah pusat melalui Kemendagri yang turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian tersebut. Secara procedural, saya rasa keterpaduan dalam membina komunikasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat itu sendiri yang harus ditingkatkan lagi.
Discussion about this post