MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menomentari perihal terkait wacana amnesti yang akan diberkan kepada kelompok bersenjata Din Minimi.
“Amnesti Din Minimi adalah kepentingan hukum dan politik,” ujar Nasir Djamil saat menjadi pemateri pada diskusi publik terkait isu kasus kelompok bersenjata Nurdin Bin Ismail alias Din Minimi, Kamis, 7 Januari 2016 di aula gedung rektorat UIN Ar-Raniry.
Namun amnesti adalah hak eksklusif Presiden yang tidak mudah sembarangan diberikan.
“Perlu pertimbangan bersama dengan pihak DPR,” ujarnya.
Dalam hal ini, DPR harus memberikan pertimbangan terhadap presiden. Karena hal ini akan menyangkut terhadap stabilitas politik nasional.
“Presiden perlu mempertimbangkan baik-baik kasus ini. Secara politik keadaan bisa berubah,” katanya.
Nasir Djamil menyebutkan, jika diberi amnesti, maka seolah-olah polisi merekayasa kejadian Din Minimi selama ini.
“Ketika kita berikan amnesti, maka juga akan merugikan pihak kepolisian,” ujarnya.
Lembaga yang berhak memutuskan, sebut Nasir, yaitu pengadilan, bagaimana sebenarnya status Din Minimi saat ini.
Selain itu, Kepala Daerah juga mempunyai tanggung jawab yang besar, karena ini akan berpotensi menyebabkan konflik sosial ditengah masyarakat.
“Apabila presiden jadi mengirimkan surat amnesti kepada DPR, maka kita akan mempertimbangkannya. Saya yakin ini bukan masalah biasa. Tetapi akan ada kepentingan politik untuk kedepannya,” sebut Anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Discussion about this post