PEMBENTUKAN Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) merupakan terobosan politik baru untuk Aceh. Koalisi ini merupakan gabungan partai lokal dan nasional.
Di Aceh, keberadaan KAB juga mampu menyatukan dua kekuatan besar nasional, yaitu partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) serta Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Koalisi KAB dipimpin oleh Partai Aceh. Sedangkan anggotanya seperti Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PPP.
Sejak deklarasi di Hotel Hermes Palace pada Minggu malam, 16 November 2014 lalu, keberadaan KAB langsung menjadi kekuatan besar di parlemen Aceh.
Apa sebenarnya yang melatar-belakangi pembentukan KAB? Apa benar keberadaan KAB hanya mengusung kepentingan Partai Aceh seperti sentimen negatif selama ini? Atau ada agenda besar yang diusung partai koalisi itu untuk Aceh?
Berikut wawancara langsung wartawan mediaaceh.co dengan Koordinator Sekretariat Partai Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), Marzuki AR atau lebih dikenal dengan sebutan Wien Rimba Raya, di salah satu rumah di Desa Doy, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, 17 Desember 2015 lalu:
Apa sebenarnya yang melatar-belakangi pembentukan Koalisi Aceh Bermartabat?
Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) itu lahir atas inisiatif para pimpinan partai politik di Aceh. Tujuannya untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini adalah kepentingan masyarakat umum.
Keberadaan KAB untuk memberi arah pembangunan di Aceh yang lebih baik. Ini karena selama ini, hal itu tidak terjadi. Semua partai politik berjalan sendiri-sendiri meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
Atas pemikiran inilah, 8 partai politik sepakat bergabung dalam KAB. Ada 4 partai koalisi utama, seperti Partai Aceh, Gerindra, Demokrat dan PAN. Kemudian karena partai-partai lain berpikir ini untuk kepentingan Aceh. Mereka juga bergabung dalam koalisi pendukung, seperti PKS, Golkar, PPP serta Nasdem.
KAB untuk menguatkan kepentingan masyarakat, penguatan partai serta kualitas parlemen.
Bagaimana dengan tanggapan negatif soal pembentukan KAB itu sendiri?
Memang selama ini ada sinyal atau tanggapan negatif. Bahwa keberadaan KAB hanya untuk mencari sensasi atau hanya untuk kepentingan Partai Aceh. Padahal ini tidak benar sama sekali.
Perjuangan KAB itu hampir semua untuk masyarakat Aceh. Pertama, seperti bagaimana mengimplementasikan hasil perjanjian MoU Helsinki yang belum dituntaskan pemerintah pusat.
Bagaimana menjalankan (kewenangan-red) yang sudah diberikan serta bagaimana merealisasikan yang belum (diberikan-red).
Kemudian juga mana hal-hal yang menjadi tugas Partai Aceh sebagai partai lokal serta mana hal-hal yang menjadi tugas partai nasional. Seperti melobi pemerintah pusat lah. Koridornya sebagaimana yang disepakati pada awal deklarasi sebelumnya.
Apakah KAB ini hanya untuk parlemen atau juga untuk kepentingan politik 2017?
Hanya untuk parlemen. Seperti yang disepakati pada awal deklarasi. Namun dengan berjalannya waktu bukan tak mungkin untuk hal lain.
Mualem selaku pimpinan koalisi juga melihat kalau partai-partai yang tergabung dalam KAB itu membangun komunikasi yang baik dan bagus selama ini. Mualem mencoba mengajak semua elemen untuk membangun Aceh bersama-sama. Menghilangkan ego untuk membangun Aceh.
Kita ketahui kalau Mualem itu mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memiliki prinsip yang kuat. Namun Mualem menghilangkan egonya untuk membangun Aceh bersama-sama. Mengajak semua partai untuk membangun Aceh. Ini yang penting.
Makanya, Mualem telah memanggil pimpinan partai politik KAB untuk itu. Bahasanya, ayolah kiban bangun Aceh bersama-sama. Ini harus diapresiasi. Mari kita memainkan peran yang sama di 2017.
Memang ada keistimewaan yang ada pada diri Mualem, bahwa 10 tahun kepemimpinan dipegang oleh eks kombatan GAM, beliau sadar bahwa banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi. Ini terutama terkait kebijakan dari pemerintah pusat.
Partai Aceh merupakan partai besar dan pemenang di Aceh. Sedangkan partai nasional memiliki wakil di pusat. Mereka bisa melobi pusat. Jika dua kekuatan ini disatukan maka perjuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akan tercapai.
Bisa diberikan contoh?
Sebagaimana yang kita ketahui, Aceh selama ini mendapatkan dana Otsus. Namun ada anggapan dari pusat bahwa anggaran itu sudah cukup. Sebenarnya tidak demikian.
Ada daerah-daerah lain yang sebenarnya juga mendapatkan bantuan dari pusat dalam jumlah besar, meskipun APBD-nya kecil. Ini harus dirubah, maka perlu dukungan dari partai nasional yang berada di Aceh.
Selama ini kita sibuk dengan peng griek. Daerah lain dikucurkan terus. Sayangnya, selama ini banyak tokoh politik di Aceh justru menyudutkan bahwa anggapan pusat soal Aceh sudah cukup anggaran benar. Ini sebenarnya salah.
Dana yang dikucurkan untuk Aceh selama ini 2 persen itu adalah kompensasi dari perjanjian MoU Helsinki. Seharusnya anggaran lain juga diberikan dengan nilai yang sama seperti daerah lain.
Nah, terkait hal ini, Mualem berpikir, alangkah indahnya dan baiknya jika semua bisa bersatu untuk bersama-sama membangun Aceh ke depan.
Ini sudah setahun keberadaan KAB pasca dideklarasikan di Hermes Hotel, apa peran yang nyata selama ini?
Perannya sangat besar di parlemen selama ini. Dimana KAB menjadi kekuatan politik penting, terutama saat ada tolak tarik soal anggaran. Komunikasi yang dibangun membuat ada penyelesaian yang baik.
Lebih bagaimana meciptakan ekonomi Aceh yang lebih baik. Kemudian regulasi yang menyangkut kepentingan Aceh juga didorong sehingga cepat dan dikawal secara bersama-sama.
Soal reposisi Sulaiman Abda di DPR Aceh, ada partai KAB yang berbeda suara. Ini bentuk perpecahan KAB atau bagaimana?
Soal reposisi Sulaiman Abda kan? Begini, KAB punya etika politik. KAB punya batas-batas ketentuan serta sepakat untuk tidak mencampur urusan internal partai koalisi lainnya. Partai manapun. Peserta KAB sesuai perjanjian tidak mencampuri hak-hak peserta lainnya.
Sulaiman Abda merupakan bagian dari Golkar. Nah, saat Ketua Golkar Aceh sekarang mereposisi Sulaiman Abda, maka langkah-langkah lainnya diserahkan ke parlemen dan KAB tidak ikut campur.
Keputusan mereposisi Sulaiman Abda itu keputusan Golkar. Parlemen hanya menindaklanjuti keputusan tersebut karena dianggap benar.
Sayangnya, saat ini ada ketua partai KAB yang nyambil dua peran. Pertama sebagai ketua partai dan satu lagi sebagai penasehat hukum Sulaiman Abda. Dua peran ini yang dicampur-adukan. Mencampur-adukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan politik. Ini rencananya juga akan dievaluasi ke depan. Anggota KAB akan dievaluasi.
Bagaimana komunikasi antar para pimpinan partai KAB selama ini?
Baik. Sangat baik malah. Dalam satu bulan selalu ada beberapa pertemuan, 3 kali atau lebih.
Soal evaluasi tadi, kapan akan dilakukan?
Akhir tahun ini akan dilakukan. Isya Allah.
Discussion about this post