MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Wacana pemberian tambahan tunjangan 7 persen bagi PNS dilingkungan Pemko Sabang sebagaimana disampaikan oleh Walikota Sabang dinilai tidak tepat.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sabang, Putra Rizki Pratama kepada mediaaceh.co, Kamis 3 Desember 2015.
“Ini adalah sebuah langkah yang kurang tepat diambil saat ini,” kata Putra Rizki Pratama.
Menurutnya, alasan tidak tepat karena dilihat pada beberapa faktor landasan yaitu saat ini jumlah penduduk Sabang sebanyak 32.739 menurut data BPS Kota Sabangv dan dari jumlah penduduk tersebut hampir 4000-an orang yang masuk kategori pegawai dengan rincian PNS sebanyak 2.763, Honorer 86 orang, THL 467 orang, dan Tenaga Bakti 624orang.
“Inilah data yang kami dapat dari BKPP Sabang, maka dengan angka ini sudah dapat dipastikan bahwa APBK Sabang akan tersedot secara drastis hanya untuk mensejahterakan Pegawai saja dan mengebiri kesejahteraan masyarakat secara umum,” ujarnya lagi.
Faktor lain, katanya adalah tingkat penggangguran di Sabang berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Sabang dalam Sabang Dalam Angka 2015 masih menyisakan pengangguran diangka 1.451 orang.
“Tentu ini merupakan angka yang tidak sedikit. Maka anggaran yang diwacanakan untuk menambah tunjangan pegawai tersebut bisa dialihfungsikan guna menekan angka pengganguran dan meningkatkan kesejateraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap agar pemerintah Sabang harus memberi perhatian lebih serius untuk menciptakan sektor lapangan kerja kepada masyarakat dan menggunakan sumber-sumber anggaran yang ada untuk masyarakat bukan sekedar dinikmati segelintir bagian dari masyarakat Sabang.
Dikatakannya lagi, karena faktor tersebut, pihaknya memint agar walikota Sabang mengevaluasi dan mengkaji kembali wacana kebijakan untuk menambah tunjangan pegawai pada tahun 2016 dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pegawai baik PNS, Honorer, Tenaga Bakti dan THL dilingkungan Pemko Sabang.
Selain itu, ia juga meminta agar diberikan sanksi yang lebih tegas kepada pegawai yang lalai dalam menjalan tugasnya sebagai aparatur Negara.
Iua menyarakan agar pemerintah Kota Sabang agar melakukan langkah rasioalisasi kembali atas membludaknya jumlah pegawai agar tidak membebani anggaran daerah dan mendukung program usaha-usaha kreatif masyarakat dengan memberi alokasi dana lebih besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post