MEDIAACEH.CO, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh membutuhkan dana sekitar Rp1 triliun untuk penanganan permanen bencana alam banjir akibat luapan sungai yang rentan melanda kawasan itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat T Ahmad Dadek di Meulaboh, Senin mengatakan bahwa dana sebesar itu hanya mampu diberikan melalui APBN untuk membangun tebing pengaman sungai pada delapan kecamatan kawasan rawan banjir.
“Secara umum 64 persen kawasan Aceh Barat merupakan rawan bencana alam banjir, selama ini yang terjadi adalah banjir luapan sungai karena kondisi permukaan sungai sudah 0,5 meter lebih tinggi daripada pemukiman penduduk,” katanya.
Untuk itu kata Ahmad Dadek, sungai sepanjang sekitar 250 kilometer harus segera dibangun tebing pengaman agar air tidak meluap dan berimbas kepada 60 desa dalam delapan kecamatan kawasan rawan banjir.
Sebutnya, rencana aksi dalam upaya pencegahan banjir secara berkelanjutan terus dilakukan, namun tetap saja keterbatasan anggaran membuat pencapaian program pembangunan berbasis bencana baru tercapai sekitar 30 persen setiap tahunnya.
Kata Ahmad Dadek, Pemkab Aceh Barat selama ini lebih berfokus pada upaya penanganan tangap darurat memantau secara intens kawasan rentan banjir serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk memahami tangap bencana.
“Kita membangun jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan memperkuat basis pemahaman masyarakat terhadap tangap bencana. Untuk upaya lebih fokus lagi adalah kita dalam upaya penanganan masa darurat karena bencana alam banjir selalu datang tiba-tiba,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam setahun Kabupaten Aceh Barat minimal dilanda banjir tiga kali yang membuat ribuan jiwa mengungsi dan terjadinya kerusakan infrastuktur yang tidak ternilai, bahkan ada proyek pemerintah sedang dikerjakan hancur sebelum selesai.
Adapun delapan kecamatan terdiri dari 60 desa yang rawan banjir luapan sungai Mereubo adalah Kecamatan Johan Pahlawan, Mereubo, Panton Reu, Pante Ceureumen dan Kaway XVI, sementara untuk sungai Woyla yakni Kecamatan Woyla, Woyla Barat dan Woyla Timur.
Kata Ahmad Dadek, selama ini kucuran anggaran dari pemerintah melalui dana APBN untuk penanganan pasca banjir hanya sepengal-sepengal, artinya dana yang diberikan tidak mampu membuat satu perencanaan pembangunan masyarakat terbebas dari banjir musiman.
“Selain karena faktor alam, ada juga kasus illegal loging yang masih terjadi di kawasan hulu dilakukan masyarakat sehingga air banjir yang datang dari sana selalu berimbas kepada kawasan lain,” jelasnya.
Selain itu kata Ahmad Dadek, kesetaraan air laut dengan permukaan daratan wilayah Kabupaten Aceh Barat juga terjadi, sehingga kawasan pesisir rentan ditejang banjir pasang air laut (rob).
Menurut dia, kondisi banjir kawasan itu dengan kota besar seperti Jakarta sangat jauh berbeda, karena itu penanganan bencana dan perencanaan pembangunan tangap bencana tentunya tidak sama.
“Ini juga harus kita lihat bahwa kalau seperti kota besar Jakarta itu banjir mungkin hanya sungai kecil dan tersumbatnya saluran air, sementara kita disini ada dua sungai besar meluap setiap saat curah hujan tinggi,” katanya menambahkan.
Sumber: Antara
Discussion about this post