Soal Raqan BRA, Ketua Banleg DPR Aceh Kutip Pesan Almarhum Hasan Tiro

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengutip pesan Wali Nanggroe, almarhum Hasan Tiro, saat menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna IV masa persidangan 2 terhadap pembahasan 4 rancangan qanun prioritas 2015, Selasa 1 Desember 2015.

“Almarhum Wali Nanggroe Teungku Hasan Ditiro pernah berpesan bahwa biaya perang memang sangat mahal, tetapi menjaga perdamaian lebih mahal nilainya,” kata Iskandar yang mendapat apresiasi dari peserta sidang yang hadir.

Katanya, pihaknya menyadari sempat munculnya penolakan serta pendapat miring terhadap rencana pembentukan rancangan qanun ini.

Kata Iskandar, penolakan tidak hanya disuarakan oleh sebagian kecil kalangan civil society bahkan salah seorang mantan pimpinan Badan Reintegrasi Aceh juga berpendapat, menghidupkan kembali BRA dinilai tidak perlu. Namun Sikap penolakan dan pendapat miring tersebut justru sangat bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan, dimana para mantan kombatan, eks Tapol/Napol dan masyarakat korban konflik belum terberdayakan secara konprehensif.

“Untuk program reintegrasi lanjutan ini, kami dalam setiap pembahasan sudah mengingatkan pihak BRA untuk menyusun sistim pendataan (data base-red) bagi ketiga sasaran penerima manfaat, sehingga program reintegrasi yang akan dijalankan nantinya dapat dilakukan secara terpadu, terukur dan tepat sasaran,” ujar dia.

“Selain itu, kami juga berpandangan bahwa, tanggung jawab reintegrasi Aceh seyogyanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki point 3.2. butir 3.2.3 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka diperlukan upaya maksimal dari Pemerintahan Aceh agar lahir sebuah Keppres untuk menangani persoalan reintegrasi lanjutan ini, sehingga diharapkan dengan lahirnya Keppres, maka ke depan pembiayaan reintegrasi tidak sepenuhnya membebani APBA. Langkah tersebut sudah kami komunikasikan saat melakukan konsultasi dengan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa waktu yang lalu,” kata politisi Partai Aceh ini. [] (mal)