Hambat Kerja Wartawan, Aparat di Papua akan Dipecat

MEDIAACEH.CO, Papua – Menko Polhukham Luhut Panjaitan mengancam akan memecat aparat yang terus menghambat para wartawan yang melakukan liputan dan kerja jurnalistik di Papua.

Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan terkait laporan Human Rights Watch (HRW) tentang masih banyaknya hambatan yang dialami wartawan kendati presiden Jokowi sudah menyatakan Papua sudah terbuka bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan internasional.

‘Kita bisa memecat mereka’

Menurut pegiat lembaga Human Rights Watch kepada BBC Indonesia, perintah Presiden Joko Widodo agar kebebasan pers dihormati di Papua tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh bawahan presiden Jokowi.

“Katakan pada saya, siapa yang bikin masalah itu di sana? (Seharusnya) Sudah tidak ada lagi hambatan (bagi wartawan di Papua),”kata Luhut dalam diskusi bersama para wartawan di acara Lunch With Minister Panjaitan yang diselenggarakan Jakarta Foreign Correspondent Club, Rabu (11/11).

“Kalau ada yang mengalami masalah, teleponlah saya, dan saya akan bereskan masalah itu,” tandasnya.

“Saya menjanjikan hal ini: kami tidak sekadar bermain kata-kata. Kalau kami menjanjikan, itu janji,” kata Luhut.

“Tentu akan ditemukan sejumlah persoalan. Tapi tidak mungkin lagi seperti di masa lalu. Saya janjikan itu. Latar belakang saya militer,” tandas Luhut lagi.

Peserta diskusi memapar fakta kepada Luhut bahwa di lapangan, aparat polisi masih mempersulit wartawan aasing dengan berbagai ketentuan.

Luhut menukas: “Tidak, tidak, tidak. (Kalau itu terjadi) kembali pada saya, dan kalau perlu kita bisa memecat mereka”.

Belum sesuai di lapangan

Diskusi tentang masalah Papua itu didasari laporan Human Rights Watch (HRW) setebal 75 halaman bertajuk “Something to Hide?: Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua,” yang diluncurkan beberapa saat sebelumnya.

Andreas Harsono dari HRW mengatakan wartawan asing yang terakreditasi di Jakarta masih dibatasi untuk pergi ke Papua.

“Mereka masih harus minta surat jalan ke Badan Intelkam Polri, juga masih harus memberitahu jadwal, tujuan, tempat dan waktu peliputan di Papua ke Kementerian Luar Negeri,” ujar Andreas kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

“Padahal, ini tidak diperlukan apabila seorang wartawan asing pergi meliput ke Bandung, Yogyakarta, Makasar dan tempat-tempat lain di Indonesia. Indonesia sebagai satu Negara cukup satu visa jurnalis, tidak perlu visa ganda ke untuk meliput di Papua,” tambah Andreas.

Dibandingkan dengan Cina

Ketika ditanya mengenai pernyataan seorang pejabat Indonesia yang mengatakan pengajuan ijin peliputan lumrah dilakukan di Cina dan negara manapun di dunia, Andreas tidak menepis.

“Oh betul, kalau jurnalis mau meliput ke daerah Xinjiang yang bermasalah di Cina, jurnalis harus mengajukan permohonan surat jalan. Pertanyaannya, mau tidak Indonesia disamakan dengan rezim otoriter macam Cina?” ujarnya.

Andreas mengamini bahwa semua jurnalis harus mengajukan visa wartawan ketika meliput di sebuah negara. “Persoalannya, seharusnya tidak perlu ada visa khusus ke Papua, bukan?”

Berdasarkan wawancara kepada 107 wartawan, redaktur, dan lembaga swadaya masyarakat, HRW menemukan bahwa persoalan pembatasan peliputan jurnalis asing telah berlangsung selama 25 tahun.

“Ada semacam sikap paranoid dari pemerintah Indonesia terhadap jurnalis asing. Di daerah ini kan ada pemberontakan, korupsi, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan hidup. Semuanya ini ditutupi,” kata Andreas.

Wartawan lokal lebih menderita

Lebih dari itu, kata Andreas, wartawan lokal di Papua justru menderita pembatasan yang lebih parah lagi. “Ada yang diintimidasi, ruang redaksi dimasuki militer sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman.”

Bahkan, menurut Andreas, dia mendapat laporan bahwa pekerja-pekerja kemanusiaan asing , pejabat-pejabat PBB, dan akademisi dibatasi masuk ke Papua.

Andreas mengakui bahwa ada kemajuan sejak Presiden Jokowi memerintahkan pembukaan akses kepada wartawan asing di Papua pada 10 Me 2015. Menurutnya ada beberapa wartawan dari berbagai Negara, termasuk Selandia Baru yang datang meliput ke Papua tanpa hambatan berarti.

Namun, kebebasan itu tidak seleluasa seperti yang terjadi jika wartawan asing meliput ke tempat-tempat lain di Indonesia.

“Oleh karena itu, Human Rights Watch mengusulkan Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden mengenai peliputan wartawan asing ke Papua. Tidak cukup secara verbal, harus aturan tertulis. Sehingga bawahan-bawahan presiden memiliki pegangan,” kata Andreas. []

Sumber BBC