BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf berpesan kepada seluruh pemangku kebijakan, baik yang ada di Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus segera mengambil langkah cepat dan efektif untuk meninjau dan mengkaji kebijakan, strategi dan tata kelola penanggulangan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan H Muzakir Manaf, selaku Ketua TKPK Aceh, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Aceh, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Kamis, 5 November 2015.
Saat ini, pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedang melaksanakan audit kinerja penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.
Dari beberapa diskusi dengan tim pemeriksa, diketahui bahwa permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini disebabkan beberapa hal diantaranya, indikator yang digunakan masih berbeda-beda, data dukung belum tersedia secara terpadu, pelaksanaan program dan kegiatan oleh lembaga terkait belum sinergi dengan stakeholder lainnya, serta koordinasi dan sinkronisasi lintas program dan lintas sektor belum optimal.
“Hasil audit BPK harus menjadi bahan masukan dan dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, strategi, dan tata kelola penanggulangan kemiskinan ini.”
“Mudah-mudahan Rakor ini menghasilkan sejumlah rumusan strategis yang dapat segera dijalankan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Semoga Allah senantiasa meridhai usaha kita bersama,” ujar Wakil Gubernur Aceh.
Discussion about this post