Audiensi dengan Kapolda, Fraksi Gerindra DPRA Pertanyakan Kasus Penggranatan Rumah Anggota DPRK Aceh Barat

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menanyakan perkembangan kasus penggranatan rumah Ahmad Yani, anggota DPRK Aceh Barat, di Gampong Alue Perman, Kecamatan Woyla Barat, Aceh Barat.

Hal itu dipertanyakan oleh rombongan anggota DPRA dari Fraksi Gerinda saat melakukan audiensi dengan Kapolda Aceh
Irjen Pol Wahyu Widada, di ruang kerjanya di Mapolda Aceh, Rabu 31 Maret 2021.

Dalam audiensi itu, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dihadiri Ketua Fraksi, Abdurahman Ahmad dan anggota Fraksi, Khairil Syahrial, Kartini Ibrahim, Ridwan Yunus, dan Taufik.

“Dalam pertemuan hari ini kita dari Fraksi Gerindra mempertanyakan kejelasan kasus granat di Aceh Barat. Karena sudah terlalu lama sehingga kita meminta kejelasan,” kata Safaruddin usai pertemuan.

Sebelumnya diberitakan, rumah anggota DPRK Aceh Barat dari Gerindra, Ahmad Yani yang berlokasi di Desa Alue Perman, Kecamatan Woyla Barat, dilempari granat oleh orang tak dikenal pada Senin 8 Juni 2020.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.30 WIB itu. Granat yang dilempar di halaman rumah hanya memecahkan kaca jendela. Sayangnya, sudah sembilan bulan kasus itu berlalu, hingga kini belum ada titik terang.

Terkait kasus tersebut, Safaruddin mengungkapkan Polda Aceh hingga saat ini masih menangani perkara itu.

“Kapolda memberikan jawaban itu masih dalam atensi dan tidak bisa menetapkan tersangka secara sembarangan,” ujarnya.

Kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, lanjut Safaruddin, Fraksi Gerindra DPRA menyampaikan terima kasih atas sambutan dan atensi yang diberikan.

“Mudah-mudahan perihal (kasus pengranatan) ini cepat terungkap motifnya sehingga menjadi kabar baik bagi seluruh kader Gerindra dan partai politik manapun,” tambah Wakil Ketua DPRA ini.

Pria yang akrab disapa Dhien Kallon ini juga berharap hendaknya setiap anggota dewan mendapat perlindungan hukum dari aparat penegak hukum ketika memperjuangan sesuatu atas keinginan rakyat.

“Mudah-mudahan preseden buruk ini tidak mencederai demokrasi yang ada di Aceh,” katanya.[]